Benarkah Raja-Raja di Indonesia Ingin Mengubah NKRI?

Benarkah Raja-Raja di Indonesia Ingin Mengubah NKRI?

Pertemuan raja dan sultan terkait masa depan Republik Indonesia menjadi sorotan publik tanah air saat ini. Para raja dikabarkan tidak puas dengan hasil Pemilu 2019.

Buntut Pemilu, Benarkah Raja-Raja di Indonesia Ingin Mengubah NKRI?

Konten.co.id – Menyikapi carut marut politik Indonesia, beredar kabar seluruh Sultan dan Raja di Indonesia berkumpul di Gedung Proklamasi, Kamis (30/5/2019).

Dalam surat yang beredar, ada ajakan dan undangan para raja dan sultan se Indonesia untuk melakukan pertemuan. Mengingat hasil real count situng KPU 2019 yang dianggap tidak lazim.

Bahkan ada keinginan untuk mengubah Republik Indonesia berubah menjadi sistem kesultanan dan kerajaan Nusantara. Berikut isi surat tersebut :
“Mewakili Kerajaan Adonara- NTT
Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli.29/05-2019

Mencermati situasi politik nasional atas carut marutnya penyelenggaraan Pemilu 2019 hingga paska rapat pleno penetapan pemenang pilpres berdasarkan Real Count Situng KPU yang dianggap tidak lazim penuh misteri pada 21 Mei 2019.

Cita cita kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945 semakin jauh dari harapan dibawah mandat pemimpin Republik NKRI, maka para Kesultanan2 dan kerajaan seluruh Indonesia semakin sudah tidak percaya lagi kepada Republik (NKRI), maka Kamis (30/05 2019) Jam 17.00 WIB para sultan dan raja akan bertemu di Gedung Proklamasi Jakarta.

Oleh karena itu, mereka berangsur menyadari akan menarik kembali Mandat atas kekuasaan di masing2 wilayah kedaulataannya. Karena Mandat itu dahulu diserahkan para Kesultanan dan Kerajaan itu kepada Soekarno setelah Indonesia memproklamasikan Kemerdekaannya 1945.

Itulah sikap kekecewaan dan penyesalan paling dalam dari Kesultanan dan Kerajaan Nusantara terhadap moralitas dan perilaku pemerintahan Joko Widodo yang dianggap benar2 telah mengangkangi demokrasi dan memperkosa nilai universal kebenaran, kejujuran dan keadilan mendasar dalam Pancasila atas penyelenggaraan pemilu 2019 yang bisa berdampak pada perang saudara.

Oleh karena itu para sultan dan raja akan menarik Mandat pemimpin Republik NKRI melalui Refrendum untuk kembali Kesultanan dan kerajaan Nusantara. Demikian dan terima kasih”

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Yayasan Raja Sultan Nusantara (Yarasutra) Sultan Mahmud Badaruddin dalam video yang beredar di media sosial mengaku tidak mengikuti pertemuan yang digelar. Dalam video berdurasi 1,07 menit ini ia menegaskan, tidak ada konfirmasi terkait.

“Bahwa saya, tidak mengikuti pertemuan raja sultan besok, tanggal 30 Mei 2019. Dimana saya tidak tahu, apa agenda dan materi, dan tidak pernah dikonfirmasi,” tegas Sultan Palembang ini.

Ia juga mengaku tidak mengetahui siapa yang mengalang pertemuan itu. “Untuk itu, saya minta dari pihak kepolisian, aparat penegak hukum dan pihak terkait, supaya dapat memantau gerakan apa, dan apa yang mereka lakukan,” tegasnya

Hal senada diungkapkan oleh Gusti Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon. PRA Arief Natadiningrat SE , Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Dalam video yang diunggah akun twitter @masT@ng_bae ia mengatakan kalau pada tanggal 30 Mei 2019 tidak ada kegiatan apapun di ibu kota Jakarta.

“Saya Gusti Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon. PRA Arief Natadiningrat SE , Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara meyatakan kalau pada tanggal 30 Mei 2019 malam jumat kliwon tidak ada kegiatan apapun di ibukota Jakarta. Tidak mengadakan kegiatan di Tugu proklamasi, Jakarta. Oleh karena itu kami mengimbau kepada raja dan sultan se nusantara dan keluarga besa Forum Silaturahmi Keraton Nusantara agar tetap tenang dan mengikuti aturan dan perundag-undangan yang berlaku dan hasil pemilu yang akan ditetapkan oleh mahkamah konstitusi. Oleh karena itu kita harus mendoakan agar megara kita negara Republik Indonesia tetap damai, aman, tertib, nyaman dan tentunya diharapkan bertambah sejahtera insya allah dan didalam ridha allah SWT. “ ucapnya.

Sementara itu Analis politik senior DR. Rahman Sabon Nama (RSN) meminta agar pemerintah dan elit bangsa, baik yang ada di pemerintahan maupun di partai politik agar mencermati tuntutan referendum dari Raja Yogyakarta serta Kesultanan dan Kerajaan Nusantara. Rahman mengingatkan agar jangan hanya bisa teriak “NKRI harga mati, Indonesia adalah kita dan Aku Pancasila” jawab ancaman tersebut jangan jadi pecundang dan pengecut.

Menurut Rahman munculnya tuntutan referendum akibat dari kekecewaan mereka atas carut marutnya penyelenggaraan Pemilu 2019 hingga penetapan pemenang pilpres oleh KPU hanya dari Real Count Situng KPU yang dianggap tidak lazim dan penuh misteri pada 21 Mei 2019 lalu.

“Kecewa rakyat tergambar dari unjuk rasa di berbagai daerah mendatangi KPU, Bawaslu, bahkan DPRD menuntut agar mendiskualifikasi pasangan 01. Oleh karenanya para Sultan dan Raja Nusantara semakin tidak percaya bahwa cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945 akan tercapai. Malahan semakin jauh dari harapan di bawah mandat pemimpin Republik Indonesia,” ungkap Rahman melalui keterangan tertulis, Kamis (30/5/2019).

Padahal menurut sejarah, lanjut Rahman, sebelum 17 Agustus 1945 seluruh tanah dan air nusantara adalah hak milik 140 lebih Raja dan Sultan di seluruh Nusantara.

“Sekarang ketika nusantara menjadi Republik NKRI, siapa pemegang saham Indonesia secara konstitusional pemilik tanah, air, lautan dan daratan beserta isinya? Karena haknya sebagai pemilik awal dan memberikan mandat kepada Soekarno. Tetapi malahan kini, oleh pemimpin Republik NKRI dengan mudahnya melepas SDA untuk dikuasai aseng dan asing. Untuk menyikapi hal itu para Sultan dan Raja berencana akan bertemu di Gedung Proklamasi Jakarta, Kamis hari ini, 30 Mei 2019,” papar Rahman.

Menurut Rahman, mereka para Sultan dan Raja Nusantara telah berangsur menyadari akan menarik kembali mandat atas kekuasaan di masing-masing wilayah kedaulataannya. Karena mandat itu dahulu diserahkan para Kesultanan dan Kerajaan itu kepada Soekarno sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

“Itulah sikap kekecewaan dan penyesalan paling dalam dari Kesultanan dan Kerajaan Nusantara terhadap moralitas dan perilaku pemerintahan Joko Widodo yang dianggap benar-benar telah mengangkangi tegaknya demokrasi, memperkosa nilai universal kebenaran, kejujuran dan keadilan mendasar dalam Pancasila atas penyelenggaraan pemilu 2019 yang bisa berdampak pada perang saudara,” tegasnya.

“Maka para Sultan dan Raja akan menarik mandat pemimpin Republik NKRI melalui referendum dalam menyikapi situasi politik nasional saat ini. Para Sultan dan Raja pun tidak mau bangsa ini dibebani dengan semakin menumpuknya hutang yang dibuat oleh pemimpin Republik NKRI hingga mencapai angka hampir 5000 triliun Rupiah. Maka dari itu Kesultanan dan Kerajaan Nusantara menarik mandatnya,” tambah Rahman.

Terkait tuntutan Referendum Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X, Rahman menghimbau Presiden Joko Widodo agar sebaiknya cepat direspon dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri segera menyelesaikan status Keistimewaan Yogtakarta sebelum Oktober 2019.

“Dengan mengembalikan statusnya sesuai UU No. 5 tahun 1974 tentang Keistimewaan Yogyakarta dan penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta,” pinta Rahman.

“Agar kedepan syarat mutlak yang dimiliki seorang Presiden Indonesia tidak cukup pintar saja. Tetapi yang terpenting disamping punya kapabalitas kepemimpinan juga harus punya wawasan kebangsaan dan harus tahu akan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini sangat penting,” pungkas pria asal NTT ini. (*)

Penulis: Ade Indra
Editor: Mahesa

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *