fbpx

Baik Buruk Parliamentary Threshold di Indonesia

Baik Buruk Parliamentary Threshold di Indonesia

UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menetapkan ambang batas parlemen 4 persen. Tujuannya untuk mengefektifkan representasi suara rakyat di parlemen sekaligus mengefetifkan pemerintahan. Namun hal ini belum tentu baik.

Baik Buruk Penyederhanaan Parpol Melalui Parliamentary Threshold di Indonesia

Konten.co.id – UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menetapkan ambang batas parlemen 4 persen. Tujuannya untuk mengefektifkan representasi suara rakyat di parlemen sekaligus mengefetifkan pemerintahan. Lantas apakah adanya ambang batas parlemen dapat dijadikan momentum penyederhanaan partai? Apa plus minus bagi demokrasi dengan penerapan ambang batas parlemen

Berdasarkan suvei Litbang Kompas, Partai Hanura menjadi satu-satunya parpol yang saat ini mempunyai kursi di DPR, namun terancam tak lagi melenggang ke Senayan.

Partai yang sempat mengalami dualisme kepemimpinan sejak dipimpin Oesman Sapta Odang itu hanya dipilih oleh 0,9 persen responden. Elektabilitas Hanura turun drastis dibanding pemilu 2014 lalu dengan 5,3 persen.

Enam parpol lainnya yang juga terancam tak lolos ke parlemen adalah partai lama yang tidak memiliki kursi di DPR, serta partai pendatang baru.

Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra hanya dipilih oleh 0,4 persen responden, begitu juga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang hanya mendapat 0,2 persen.

Partai Perindo yang dipimpin Hari Tanoe menjadi yang teratas dengan 1,5 persen. Kemudian, disusul Partai Solidaritas Indonesia yang dimpimpin Grace Natalia 0,9 persen, Partai Berkarya yang didirikan Hutomo Mandala Putra alis Tommy Soeharto 0,5 persen, dan Partai Garuda 0,2 persen.

Selain ketujuh parpol tadi, ada tiga parpol lain yang elektabilitasnya tak melewati ambang batas parlemen sebesar empat persen. Ketiganya yakni PAN yang didirikan Amien Rais 2,9 persen, PPP yang saat ini Ketua Umumnya Romahurmuziy sedang tersangkut kasus korupsi di KPKK (2,7 persen), dan Nasdem yang didirikan Surya Paloh (2,6 persen).

Kendati demikian, apabila ditambah dengan tingkat margin of error +/- 2,2 persen, maka ketiga parpol ini masih mempunyai peluang lolos ke Senayan. Sisanya, ada enam parpol yang elektabilitasnya berada di atas ambang batas parlemen 4 persen.

Enam parpol itu yakni PDI-P 26,9 persen, Gerindra 17,0 persen, Golkar 9,4 persen, PKB 6,8 persen, Demokrat 4,6 persen dan PKS 4,5 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error +/- 2,2 persen.

Menurut Bambang Setiawan Peneliti Litbang Kompas, jumlah ini berkurang dibanding pemilu tahun sebelumnya. Pada tahun 1999 dari 48 parpol peserta pemilu 20 persen kursi masuk parlemen. Sementara tahun 2004 16 persen kursi di Senayan diraih dari 16 parpol.

Sementara pada 2009,  hanya 4 kursi dari 38 partai yang bisa tembus legislatif ke DPR. Sedangkan tahun 2014 hanya 10 kursi dari 12 parpol.

“Artinya hanya dua partai yang tidak lolos ke Senayan,” ucapnya, Jumat (3/5/2019).

Ia mengatakan dengan perolehan suara yang dicapai pada Pemilu kali ini yang bervariatif. Ada yang tinggi sekali dan sangat rendah, menurutnya, karena pileg dan pilpres yang berjalan serentak.

Sehingga membuat partai koalisi pengusung calon presiden yang besar juga ikut membuat suara juga besar. Tingginya jumlah caleg yang tidak masuk ke DPR padahal partainya cukup besar pun dipermasalahkan.

Dikatakannya, bisa dicontohkan PSI yang punya caleg besar, namun tidak mencapai abang batas parlemen. Menurutnya banyak caleg di paertai tersebut yang bisa bersaing di daerah namun tidak terlatih di daerah. “Ini harus bisa jadi pembelajaran bagi partai besar agar tidak jadi prolematika kedepannya,” kata dia.

Hal ini pun sangat disayangkannya. Sebagai contoh, jika dilihat diatas kertas Jokowi sudah menang 56 persen sampa 60 persen di Indonesia. Dengan kurangnya partai pengusungnya yang menang tidak akan menjamin kebijakannya akan berjalan lancar.

Ia mencontohkan pada jaman era presiden SBY yang saat itu sudah menang 48 persen namun karena satu kasus Century, langsung hancur koalisinya. “Juga terjadi pada masa Gus Dur yang bisa tergeser karena masalah koalisi dan mudah arah,” tuturnya.

Menurut August Mellaz Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, dengan pemilu serentak tujuannya untuk menciptakan koalisi yang adil. Dimana partai yang mendukung sejak awal akan menjadi pengusung saat parlemen dan kabinet.

Dikataknnya, Pemilu serentak sudah dimulai sejak 2004 dan 2009 pada era presiden Susilo Bambang yudhyono (SBY). Diakuinya saat pembentukan UU nomor 7 tahun 2017 belum ada penyelesaian apakah sistem pilegnya akan kompatibel saat pilpresnya saat diserentakkan.

Menurutnya, di 13 negara menggunakan batas petunjuk. Baik dari partai dan orang ada banyak batas. ”Memang agak ribet tapi bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Mengenai pemilu serentak, kata dia, ada beberapa tujuan. Yang utama untuk membentuk presidensialisme yang dianggap efektif, sistem partai yang bagus dan koalisi yang lebih permanen. “Kalau kita melihat kendala di lapangan ada gejala mengarah kesana,” terangnya.

Ia menerangkan, kalau dilihat dari kepartaiannya sebesar empat persen dari 16 partai namun yang masuk hanya sembilan partai. Yang terpenting adalah sebaran suara parpol di parlemen yang akan menunjukkan terjadi konfrontasi atau fragmentasi.

“Kalau kita lihat diatas kertas saja lima partai pengusung capres 01 sekitar 56 persen. Untuk mendapa kursi di parlemen kekuatan realnya baru akan terlihat dan akan lebih terkonsentrasi,” katanya.

Ia menilai jika melihat sistem kepartaiannya, baik partai tunggal, multy partai dua, lima atau lebih dari lima partai seperti Indonesia. Kalau ilihat dari proposi kursi parpol di parlemen bisa terbentuk enam hingga tujuh sistem kepartaian.

Diakuinya hal ini tidak sederhana. “Kita lihat partai pengusung pak Jokowi lima sampai enam partai bisa mencapai 56-60 persen alias suaranya akan mendominasi. Telebih di Undang- Undang menuliskan untuk mencapai suara butuh suara 50+1 suara, ini tandanya suara pak Jokowi akan jadi dominasi,” ucapnya.

Sehingga kedepannya, ia berharap agar semua berpikir sistem presidensial atau multy partai masih kompatibel atau tidak. “Kemungkinan harus ada aturan khusus lain yang menjaga agar koalisi yang permanen,” imbuhnya. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video