11.000 Aparat Keamanan Amankan Kantor KPU

11.000 Aparat Keamanan Amankan Kantor KPU

Massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) akan melakukan unjuk rasa terkait kecurangan Pemilu dan meminta paslon 01 Joko Widodo- Ma’ruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019.

Akan Dikepung Pendemo, 11.000 Aparat Keamanan Amankan Kantor KPU

Konten.co.id – KPU masih melanjutkan proses rekapitulasi suara pemilihan luar negeri, Kamis (9/5/2019). Dari 130 wilayah kerja PPLN, sebanyak 105 wilayah telah selesai direkapitulasi.

Selain proses rekapitulasi berlangsung, direncanakan akan ada unjuk rasa dari massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) di depan gedung KPU.

Polda Metro Jaya sendiri telah menyiapkan 11 ribu personel untuk menagamnkan KPU dari aksi tersebut. Pengamanan juga dilakukan dengan memasang kawat berduri dan apel yang dilakukan petugas gabungan dari kepolisian dan TNI.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Eggi Sudjana membenarkan bahwa pihaknya menggelar aksi tersebut. Ia juga mengaku telah memberikan surat pemberitahuan kepada polisi terkait aksi itu sejak dua hari yang lalu. Eggi mengatakan, aksi itu akan dilakukan secara bersamaan di depan Gedung KPU dan Bawaslu.

“Kita kumpul dulu di Lapangan Banteng jam 13.00. WIB. (Aksinya) berbarengan. Jadi ada yang ke KPU dan Bawaslu,” ujar Eggi.

Eggi sendiri juga tidak mengetahui berapa jumlah massa yang akan hadir dalam aksi tersebut. Pihaknya kata Eggi memperbolehkan siapa pun untuk mengikuti aksi itu.

“Enggak tahu (estimasi jumlah massa). Kita hanya mengimbau aja, siapa yang mau ikut silakan. Gak ada target-target,” jelasnya.

Eggi melanjutkan, dalam aksi itu, pihaknya menuntut dibongkarnya kecurangan terkait perhitungan suara pemilihan presiden (pilpres) 2019. Ia kemudian mengatakan, pihaknya selalu dipojokkan atau disebut gerakan makar yang bertujuan menggulirkan pemerintahan yang saat ini masih dipimpin oleh Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo.

Menurut Eggi, Jokowi yang juga menjadi salah satu kandidat calon presiden (capres) seharusnya tidak menggunakan hak-haknya layaknya seorang Presiden. Hal itu lah yang membuat pihaknya menduga adanya kecurangan dalam proses perhitungan suara Pilpres 2019.

“Kan (Jokowi) capres, masih sama hak-haknya dengan warga negara yang lain. Itu yg kita perjuangkan, kecurangannya itu sudah masif, terstruktur, dan sistematis. Sudah banyak data-datanya itu,” ungkap Eggi.

“Misalnya nih pasal 463 itu mengharuskan KPU mendiskualifikasi kalau ada capres yang melakukan kecurangan. Sampai hari ini kan engga, dihitung terus. Kedua, pasal 532 UU No. 7 tahun 2017, itu dipidana setidaknya empat tahun bagi yang merubah atau mengganti angka-angka dalam komputer itu. Kan itu banyak terjadi, kok polisi gak proses, malah kita yang dipersoalin unjuk rasa itu,” sambung Eggi.

Eggi menambahkan, unjuk rasa ini diinisiasi oleh Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen bersama dirinya. Dalam aksi ini, ia juga ingin membuktikan bahwa ‘People Power’ bukanlah sebuah bentuk unjuk rasa yang ingin menggulirkan pemerintahan.

“Saya lawyer-nya (Kivlan Zein). Sebagai lawyer, saya membuktikan people power dalam bentuk unjuk rasa bukan menggulirkan pemerintah. Terserah mau menafsirkan (people power) apa. Kalau (menurut) saya, unjuk rasa kalau skalanya besar itu namanya people power, kalau skalanya kecil ya unjuk rasa biasa aja,” jelas Eggi.

Diketahui, beredar informasi terkait aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Kivlan Zen, Eggi Sudjana, dan Mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *