Santunan Petugas KPPS Meninggal Dunia Rp 36 Juta

Santunan Petugas KPPS Meninggal Dunia Rp 36 Juta

Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) memastikan nominal yang mereka usulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yaitu Rp 36 juta untuk anggota KPPS meninggal, dan maksimal Rp 30 juta untuk korban sakit disetujui.

Anggota KPPS Meninggal Akan Mendapatkan Santunan Rp 36 Juta

Konten.co.id – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) memastikan nominal yang mereka usulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yaitu Rp 36 juta untuk anggota KPPS meninggal, dan maksimal Rp 30 juta untuk korban sakit disetujui.

Ketua KPU RI Arief Budiman berharap proses pembayaran santunan ini sudah bisa diberikan mulai pekan depan. Sebelum pemberian santunan, KPU perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap para korban.

“Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dilakukan proses awalnya, karena kami harus melakukan verifikasi dulu,” ujar Arief, Sabtu (27/4/2019).

Verifikasi ini untuk memastikan korban memang meninggal saat bertugas menyelenggarakan pemilu. KPU juga akan memverifikasi ahli waris yang berhak menerima uang santunan ini.

Langkah ini dilakukan lantaran uang santunan bersumber dari negara. “Tetapi tidak boleh hal-hal administratif itu menghambat proses penyelesaian penyaluran ini,” tambah Arief.

Namun, sejauh ini Arief mengaku belum dapat menjelaskan ratusan korban ini didominasi oleh perempuan atau laki-laki. “Nanti saya cari datanya dulu,” katanya.

Meski begitu, Arief memastikan, penyebab meninggalnya para korban bukan hanya faktor kelelahan. Ada juga yang meninggal dunia karena faktor sakit bawaan.

Oleh sebab itu, hal semacam ini harus ada pendalaman lebih jauh. Nantinya akan ada tim khusus untuk melakukan analisa penyebab kematian para korban.

“Nanti kami lihat korban sudah penyakit bawaan, tapi kalau nggak ada pemilu, nggak meninggal. Biar nanti orang-orang ahli yang menentukan itu,” imbuh Arief.

Di sisi lain, Arief mengaku senang mendengar kabar banyak pihak mulai menunjukkan kepeduliannya terhadap petugas KPPS. Seperti rumah sakit kepolisian mulai memberikan pelayanan di tingkat kecamatan.

Adapula puskemas milik pemerintah daerah yang memberikan bantuan kesehatan. Atas dasar itu, Arief berharap rumah sakit lain ikut meniru memberikan pelayan serupa.

Supaya ketika ada petugas KPPS yang mengeluhkan kondisi kesehatan bisa langsung mendapat pertolongan pertama.

“Kami mohon mereka juga berpartisipasi. Karena enggak mungkin hal yang semacam ini bisa ditangani sendiri oleh KPU,” sambungnya.

Di sisi lain, Arief memastikan KPU akan memikirkan langkah agar kesehatan para petugas KPPS bisa tetap terjaga, mengingat proses rekapitulasi suara masih panjang. Sekalipun proses di tingkat kecamatan sudah rampung, bukan berarti saat rapat pleno di tingkat kabupaten/kota para petugas ini bebas tugas.

“Mereka harus ikut rapat di kabupaten/kota tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Arief memastikan, KPU sudah menerapkan sistem rekruitmen yang baik terhadap petugas KPPS maupun petugas lainnya. Persyaratannya seperti syarat usia minimal, termasuk syarat kesehatan jasmani dan rohani.

“Mungkin kondisi fisiknya bagus tapi tekanan itu kan luar biasa menjadi penyelenggara pemilu. Bisa saja karena faktor psikisnya mempengaruhi kesehatannya,” tegasnya.

Selain itu, KPU juga sejak awal sudah mengantisipasi potensi jatuhnya korban. Maka dalam simulasi yang pernah digelar KPU sebelum pemilu, beberapa kebijakan mengalami perubahan.

Seperti maksimal daya tampung TPS dari 500 orang dikurangi menjadi 300 orang. Petugas KPPS juga diberi kebebasan menentukan ritme kerja sendiri dari persiapan hingga penghitungan suara selesai supaya mereka memiliki jam istirahat. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Satire

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Berita Video

Berita pilihan