Rapel Kenaikan Gaji PNS Dibayarkan Mei 2019

Rapel Kenaikan Gaji PNS Dibayarkan Mei 2019

Pemerintah pernah menjanjikan rapel kenaikan gaji PNS akan dicairkan bulan april 2019 ini. Namun kebijakan tersebut batal. 

PNS Harus Sabar, Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Tidak Jadi April 2019

Konten.co.id (Jakarta) – Pembayaran rapelan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak Januari 2019 belum bisa terealisasi sebagaimana janji pemerintah pada April 2019.

Dilansir CNBC Indonesia, PNS harus bersabar lantaran rata-rata 5% kenaikan gaji masih bergantung pada kesiapan satuan kerja kementerian dan lembaga. Meski sudah ada “surat cinta” untuk tiap satuan kerja dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No 15/2019.

Surat itu menyebutkan satuan kerja dapat mengajukan surat perintah pembayaran (SPM) rapel setelah SPM gaji Induk Mei 2019, dengan skala gaji baru diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Setelah itu akan ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM gaji induk Mei 2019, pun berdasarkan ketentuan umum belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN), yang diterbitkan oleh KPPN pada awal Mei 2019.

Jika satuan kerja sudah mengajukan SPM gaji induk Mei skala baru, maka harus disusul dengan mengajukan SPM rapel selama periode Januari – April dengan cepat, sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan. Artinya pencairan rapelan tersebut masih bergantung pada satuan kerja, apakah sudah mengajukan SPM gaji induk Mei 2019, dilanjutkan SPM rapelan Januari hingga April 2019.

Layaknya PNS, duduk menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata mendapatkan uang pensiunan hingga seumur hidup. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang menjabat hanya satu periode.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, besaran pensiunan yang diterima DPR mencapai 60% dari gaji pokok bulanan.

Fasilitas bagi seorang anggota DPR tidak berhenti sampai pensiunan. Jika masih aktif menjabat, satu orang anggota bisa mengantongi gaji lebih dari Rp 50 juta setiap bulannya. Pasalnya, selain mendapatkan gaji, setiap anggota DPR diberikan tunjangan, fasilitas dan penerimaan lain-lain.

Gaji pokok dan tunjangan yang diterima setiap anggota DPR nilainya sama untuk semuanya. Bedanya yang memiliki jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan memiliki gaji yang lebih besar. Ditambah, ada biaya perjalanan anggota DPR, hingga anggaran pemeliharaan rumah.

Gaji pokok yang diterima Anggota DPR RI bisa mencapai Rp 4,2 juta. Mereka pun mendapatkan tunjangan untuk istri dan 2 anak masing-masing Rp 420.000 dan Rp 168.000.

Anggota DPR pun mendapatkan uang sidang atau paket sebesar Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras untuk 4 jiwa sebesar Rp 198.000, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh) 21 Rp 1,72 juta

Selain menerima gaji dan tunjangan, anggota DPR juga mendapatkan penerimaan dari pos-pos lain. Penerimaan yang dikantongi anggota DPR pun beragam sesuai dengan jabatan.

Mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR.

Anggota DPR bisa mendapatkan sebesar Rp 5,58 juta dari tunjangan kehormatan. Sementara untuk tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, DPR diberi anggaran sebesar Rp 3,75 juta, bantuan langganan listrik dan telepon sebesar Rp 7,7 juta. Tidak hanya itu, anggota DPR mendapatkan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 15,5 juta. (ME) 

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Satire

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Berita Video

Berita pilihan