Pilpres Diulang Jika Setengah Jumlah Provinsi Kurang dari 20%

Pilpres Diulang Jika Setengah Jumlah Provinsi Kurang dari 20%

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai wacana pilpres ulang jika tidak ada yang memperoleh minimal 20 persen suara di separuh provinsi Indonesia harus tetap mengacu pada mekanisme.

Pilpres 2019 Bisa Diulang Jika Setengah Jumlah Provinsi Kurang dari 20%

Konten.co.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menanggapi wacana Pilpres ulang jika tidak ada yang memperoleh minimal 20 persen suara di separuh provinsi Indonesia. Tetapi, kata Mahfud MD, semuanya harus tetap mengacu pada mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi negara.

“Artinya mendapat suara mininal 20 persen di 18 provinsi. Kalau kurang dari itu, barulah pemilu diulang,” ujar Mahfud MD, dilansir dari Tribunnews.com, Senin (22/4/2019).

Hal senada diungkapkan Pengacara Otto Hasibuan. Ia mengatakan cara penentuan Capres menang harus memperoleh minimal 20 persen suara di lebih dari setengah provinsi di Indonesia masih berlaku.

Otto Hasibuan adalah koordinator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno pada Pilpres 2019.

Sementara itu, pakar hukum tata negara lainnya, Refly Harun, melalui akun twitternya pun menyoroti soal cara menentukan pemenang Pilpres 2019. Menurut Refly Harun, jika jumlah peserta Pilpres hanya dua pasang, maka tidak dibutuhkan lagi syarat persentase dan persebaran suara.

“Siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, dia yang menjadi calon terpilih. Putusan MK 3 Juli 2014,” ujar Refly Harun.

Wacana Pilpres ulang muncul terkait adanya penafsiran terhadap Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Ayat 1 Pasal 416 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi:

(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Sementara Dasar Hukum Pilpres Langsung diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen ketiga, terutama Pasal 6A.
Pasal 6A UUD 1945 berbunyi:

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.). (AI)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *