Pemilu Berujung Tragedi, Paling Tragis Sepanjang Sejarah

Pemilu Berujung Tragedi, Paling Tragis Sepanjang Sejarah

Pemilu 2019 diniai paling tragis. Ratusan anggota KPPS meninggal di indonesia dan dianugrahi gelar Pahlawan demokrasi.

Sistem Berantakan, Tragedi Pemilu Paling Tragis Sepanjang Sejarah

Konten.co.id – Pemilu 2019 dinilai sebagai pemilu paling tragis dalam sejarah. Hingga saat ini tercatat anggota KPPS yang meninggal sudah mencapai 287 orang.

Dalam satu kesempatan Presiden Joko Widodo menyebut KPPS adalah pahlawan demokrasi. “Petugas KPPS adalah pejuang demokrasi,” katanya.

Namun menurut banyak pihak menilai kata pahlawan demokrasi tidak tepat disematkan pada petugas KPPS. Ikhsan Rahardjo Sekjen Serikat Pekerja Indikasi seperti mengatakan istilah pahlawan demokrasi diwajarkan karena adanya korban jiwa saat pemilu.

Sementara pahlawan sendiri diartikan sebagai tentara yang siap mati di medan perang. Ketika tentara yang mati di medan perang itu sudah dianggap hal yang wajar.

“Emangnya orang yang meninggal lantaran sistem yang berantakan wajar? Sampai ratusan orang, layak dapat rekor pemilu kita pemilu yang mengorbankan nyawa petugas terbanyak di dunia The deadlieast pemilu on the earth,” ucapnya.

Semestinya, KPU bisa memberi antisipasi dengan berbagai hal. Seperti simulasi dan training. Meski hanya bekerja saat pemilu, namun mereka tetap pekerja yang harus diperhatikan haknya.

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, para petugas KPPS pekerja Non ASN dan detail pekerjaan mereka harus dijelaskan. Dari mulai jam kerja sampai asuransi kesehatan. “Karena ini berpengaruh pada peforma kerja mereka. Beban kerja mereka berat,” katanya.

Untuk jam kerja sudah ada aturannya di Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 Tentang hari keja di lingkungan pemerintahan pasal satu yang berbunyi “(1) Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:

  • a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 – 16.00 Waktu istirahat: Jam 12.00 – 13.00
  • b. Hari Jumat:Jam 07.30 – 16.30 Waktu istirahat:Jam 11.30 – 13.00.

Sementara petugas KPPS bekerja melebihi waktu yang ditentukan.

Pakar Hukum dan Tata Negara Margarito Kamis menilai situasi ini berdampak bencana. Terlebih karena banyaknya orang yang meninggal karena kurang istirahat. “Kalau kurang istirahat karena pekerjaannya wajar, tapi kalau karena seperti tadi dari bagi logistik pemilu dan surat suara dalam dua hari itu ada yang salah. Gak wajar,” kata dia.

Ia membandingkan tahun 2014 dengan pileg dan pilpres yang dipisah membuat pekejaan KPPS tidak terlalu berat. Tapi saat ini dengan penambahan penghitungan pilpresmembuat bebannya berat.

Penambahan satu surat suara, dinilainya tidak signfikan. Justru menambah beban dari berbagai sisi. “Penambahan waktu kerja pasti hampir seberapa menekan peubahan- perubahan itu butuh diskusi yang lebih cermat,”

Dengan penambahan pekerjaan namun tidak diikuti dengan perhitungan jam kerja dinilainya sebagai bentuk kelalaian KPU tahun ini. (AI)

Infografis Pemilu 2019

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Satire

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Berita Video

Berita pilihan