fbpx

Parlemen di Kuasai Partai Pengusung Jokowi

Parlemen di Kuasai Partai Pengusung Jokowi

Sembilan partai politik diketahui akan menguasai parlemen.Tapi koalisi ini dinilai tidak seimbang atara partai yang dihuni pro pemerintah dengan partai pro oposisi.

Rakyat Was-was, Parlemen di Kuasai Partai Pengusung Jokowi

Konten.co.id – Sembilan partai politik diketahui akan menguasai parlemen. Lima partai politik pro Jokowi dan empat partai pro Prabowo. Partai pro pemerintah diyakini akan menguasai parlemen karena oposisi kalah kuantitas.

Berdasar dari Quick Count Litbang Kompas lima partai pendukung Jokowi- Ma’ruf Amin yaitu PDIP 19,89 persen, Golkar 11,86 persen, PKB 9,27 persen, Nasdem 8,23 persen dan PPP 4,62 persen. Sementara dari kubu Prabowo partai pendukungnya yaitu, Gerindra 12,52 persen, PKS 8,04 persen, Demokrat 6,83 persen, PAN 6,15 persen.

Sekjen Partai Nasdem, Johny G Plate megatakan dengan tetap menjaga keep and balancing tapi secara efektif pola pemerintahan presiden bisa berjalan dengan baik. Hal ini untuk menjaga agar kekisruhan tahun 2014, dimana selama enam bulan pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

“Sehingga nanti tanggal 20 Oktober 2019 semua pemerintahan bisa lebih lancar,” ucapnya.

Ia mengatakan dengan koalisi tersebut, tidak akan ada lagi perubahan APBN. Lantaran sudah dibuat dan tinggal meneruskan saja.

Effendi Simbolon politisi PDIP mengatakan dengan komposisi sembilan partai yang akan menguasai parlemen akan berbanding 4:5. Dimana partai Demokrat akan permanen di dalam pemerintahan. Akan tetapi, hingga kini pihaknya masih menunggu perhitungan KPU.

Sementara itu kubu koalisi Prabowo-Sandi mengaku menjadi oposisi adalah hal terakhir yang dipilih. “Karena sistem kita presidensial jadi ya tidak masalah ya,”ujar Refrizal, anggota Syuro PKS.

Pihaknya mengaku tidak mempermasalahkan. Contohnya partai Golkar yang kini merapat ke pemerintahan. Padahal golkar termasuk salah satu partai yang dominan pendukungnya di Indonesia.

“Kita sistem presidensial ya jadi ya gak ada masalah. Yang jadi masalah adalah siapa presiden kita sekarang,” terangnya.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai komposisi kursi parlemen yang kini gencar akan diduduki partai pendukung pemerintah diprediksi akan mengurangi geliat kritik atas Undang- Undang yang akan disyahkan DPR. Untuk itulah kubu oposisi harus kuat di Senayan.

“Ada satu parpol yang kurang suara yaitu Hanura. Yang masih was-was PPP, kalau PPP lolos maka akan ada perbandingan 5-4, parlemen akan dikuasai Jokowi,” ucapnya.

Namun ia mengaku khawatir. Terlebih dengan sistem presidensial Indonesia butuh oposisi yang kuat.

“Dengan perbandingan yang tidak seimbang rakyat tinggal berdoa semoga yang di legislatif bisa memberi kebijakan secara objektif,” kata dia.

Dengan perbandingan tersebut, ia berharap sistem mufakat akan terpakai. Karena jika nanti melalui sistem voting setiap kebijakan akan diwarnai dengan drama walk out atau tidak setuju.

“Nanti lima tahun ke depan akan banyak drama walk out. Makanya sistem mufakat atau musyawarah harus digunakan pada tahun ini,” ucapnya.

Meski demikian, kubu oposisi diprediksi akan menjadi penyeimbang agar segala kebijakan pemerintah tidak hanya mengutamakan kepentingan politik semata.

“Yang nanti deg-degan ya rakyat karea itu rakyat harus sering berdoa agar nanti kubu oposisi yang ada bisa membantu membuat keputusan atau kebijakan yang juga baik untuk rakyat,” tukasnya. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video