MA Revisi Perma No 3 Tahun 2018

MA Revisi Perma No 3 Tahun 2018

Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung menggelar rapat revisi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Pokja Kemudahan Berusaha MA Revisi Perma No 3 Tahun 2018

Konten.co.id – Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung menggelar rapat revisi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat pada tanggal 8-9 April 2019.

Rapat tersebut dipimpin oleh yang mulia Hakim Agung Syamsul Maarif, dan dihadiri oleh para Hakim Agung Kamar Perdata, Sekretaris Mahkamah Agung, para Direktur Jenderal Badan Peradilan, Pejabat Eselon II dan III, Pejabat pada Kepaniteraan MA, para Asisten Kamar Perdata, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, dan Tim Asistensi Pembaruan MA.

Dalam rapat tersebut dibahas terkait revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 antara lain terkait dengan mekanisme persidangan elektronik, penyampaian putusan secara elektronik, penyediaan layanan terhadap pengguna lain (selain Advokat), dan pengaturan lainnya yang diperlukan untuk menyempurnakan proses layanan berperkara secara elektronik.

Rapat tersebut untuk mengubah mekanisme persidangan elektronik agar lebih mudah, efisien dan biaya murah.

Hakim Agung Syamsul Maarif mengatakan untuk memenuhi tuntutan jaman saat ini perlu dilakukan revisi terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018 dengan memasukan beberapa ketentuan tentang mekanisme persidangan secara elektronik. Hal ini untuk lebih memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan ketika menjalani proses berperkara di pengadilan dalam perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara.

Selain itu modernisasi peradilan mengarah pada modernisasi mekanisme berperkara dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

“Pada Perma 3 Tahun 2018 sebelumnya baru mengatur tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, sedangkan revisi Perma ini diharapkan kedepannya bisalebih revolusioner yaitu mampu mengakomodir mekanisme, baik pada ranah administrasi maupun teknis persidangan. Tapi kedepannya akan jauh lebih mudah lagi karena semua akan dilaksanakan secara elektronik,” pungkas YM Syamsul Maarif.

Pada akhir rapat, diputuskanuntuk dilakukan rapat-rapat lanjutan dalam rangka perumusan dan pembahasan revisi Perma ini secara lebih mendalam, sehingga ditargetkan pada tahun ini, Perma yang baru bisa diberlakukan pada pengadilan di seluruh Indonesia. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Satire

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Berita Video

Berita pilihan