KPU Sulsel Terima 40 Pengajuan PSU

KPU Sulsel Terima 40 Pengajuan PSU

KPU Sulawesi Selatan tampung 40 pengajuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari 13 Kabupaten/Kota di Sulsel. PSU diusulkan lantaran ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Di Sulsel, KPU Terima 40 Pengajuan PSU

Konten.co.id (Sulsel) – KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) menampung 40 pengajuan dari 13 Kabupaten/kota di wilayah tersebut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Dilansir dari jawapos.com, Selasa (23/4/2019) PSU direkomendasikan oleh Bawaslu Sulsel karena ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tambahan (DPTb).

Daerah yang telah mengajukan PSU adalah Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur.

Salah satu faktor pengajuan PSU itu karena persoalan teknis. Rata-rata banyak warga yang tak terdaftar, namun mereka tetap menyalurkan hak suaranya bermodalkan e-KTP.

“Iya hampir sama semua kasusnya. Rata-rata (laporan) yang saya baca dari seperti itu,” terang Komisioner Divisi Hubungan Masyarakat, Data, Informasi, dan Antarlembaga KPU Sulel Uslimin, Selasa (23/4/2019).

Dari 13 daerah yang mengajukan, beberapa di antaranya telah melaksanakan PSU. Seperti Kabupaten Jeneponto yang menggelarnya, Senin (22/4/2019).

PSU akan menyusul secara bertahap di daerah-daerah lain. Seperti Kabupaten Bone. Namun, pertimbangan lain sehingga jadwal PSU belum ditetapkan untuk daerah selanjutnya disebabkan persoalan teknis lainnya.

Selain itu, ketersediaan logistik pemilu menjadi pertimbangan lain sebelum jadwal penetapan PSU digelar. Namun, pihaknya sejauh ini belum merinci berapa total TPS yang akan melakukan PSU.

 “Prosedurnya itu kan kalau ada rekomendasi, maka KPU kabupaten/kota itu memeriksa rekomendasi itu. Dikaji, dicocokkan di lapangan seperti apa persoalannya. Kemudian baru memungkinkan untuk dibikinkan jadwal,” terangnya.

 “Jadi dimungkinkan lewat dari situ karena tergantung kesiapan logistik. Apalagi misalnya surat suara pilpres tidak ada cadangannya di provinsi. Cadangannya itu di KPU RI, sedangkan yang PSU itu sudah banyak sekali,” pungkasnya. (AI)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *