fbpx

Debat Capres Episode 4, Ekonom vs Militer

Debat Capres Episode 4, Ekonom vs Militer

Debat capres ke-4 memunculkan dua pola pandang yang berbeda. Ada pemikiran ekonomi dan ada yang menyampaikan secara militer.

Seru, Adu Pola Pikir Ekonom vs Militer Debat Capres Episode 4

Oleh : Kang Oni

DEBAT calon presiden (capres) episode ke-4 usai digelar, Sabtu (30/3/2019) malam. Hasilnya, kita semua sudah tahu. Penggalan video tayangannya bertebaran di youtobe. Komentar di media sosial pun beragam.

Tentu, kubu capres nomor 01 menilai pemenangnya adalah calon yang didukungnya. Begitu juga dikatakan kubu 02. Menurut kedua kubu, yang terbaik adalah calon dukungannya masing-masing.

Maklum para pendukung, setiap selesai pernyataan jagoannya, sontak semuanya bersorak. Tak peduli apakah yang dikatakan “jungjungannya” itu nyambung atau tidak dengan pertanyaanya. Logis atau tidak, bermutu atau tidak.

Dua kandidat capres dari dua latar karier berbeda, berpikir tentang pengelolaan negara dengan dua cara berbeda pula.

Toh, boleh jadi sebenarnya mereka juga tidak faham apa yang dikatakan jagoannya. Dengan semangat 45, mereka saling bertepuk riuh. Yang penting mereka wajib bersorak. Membuat berisik suasana panggung debat.

Terlepas dari pernyataan para surveyor tentang elektabilitas, menyimak debat capres episode 4 kemarin, kita dapat melihat dua perbedaan nyata. Kedua capres lebih banyak menjawab pertanyaan dengan argumen berdasar pada latar belakang pengalaman hidup masing-masing.

Sebagai mantan pebisnis, Jokowi senantiasa mengaitkan berbagai persoalan dengan profesionalisme kinerja aparatur dan investasi. Sebaliknya, Prabowo yang mantan militer, lebih banyak mengaitkan berbagai hal dengan keamanan negara. Jokowi juga lebih banyak berbicara dengan data (angka), sedangkan Prabowo menggunakan praduga.

Eit! Tapi nanti dulu. Belum tentu juga data angka yang dikatakan Jokowi sama dengan data pembanding lainnya. Contoh, pada sesi pertama debat, Jokowi mengatakan jumlah suku bangsa di Indonesia sebanyak 714 suku (tayangannya bisa disimak di https://www.youtube.com/watch?v=Wl_tBzmYV64). Tetapi, sebagaimana data hasil sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa (sumber : id.wikipedia.org).

Jokowi juga mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah. Namun, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Bahasa Kemendikbud) telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek.

Sedangkan Summer Institute of Linguistics menyebut jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah dan 707 di antaranya masih aktif dituturkan.

Sementara itu, Unesco baru mencatatkan 143 bahasa daerah di Indonesia berdasarkan status vitalitas atau daya hidup bahasa (sumber data : https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/badan-bahasa-petakan-652-bahasa-daerah-di-indonesia).

Ketika menjawab pertanyaan penelis, bagaimana ideologi Pancasila disampaikan tanpa indoktrinasi, kedua capres tidak menjawab substansi pertanyaan.

Mereka justru malah membahas tentang bagaimana ideologi Pacasila diwujudkan ke dalam kurikulum pendidikan dari mulai PAUD hingga S3. Itu artinya indoktrinasi juga. Sebab, kalau sudah masuk kurikulum, semua siswa wajib mempelajarinya.

Terlepas dari cara penanamannya, kedua capres sepakat Ideologi Pancasila adalah harga mati. Mereka juga sepakat, terpenting adalah bagaimana memberikan tauladan tentang implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melihat kepentingan bangsa dan negara, pertanyaan panelis menjadi sesuatu yang mubazir.

Sebab, ideologi negara merupakan sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan dan tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi kita semua sepakat, Pancasila dan NKRI adalah harga mati.

Investasi memang penting, tetapi tidak semua hal harus selalu dikaitkan dengan itu. Apalagi kalau investasi dilakukan melalui kerja sama dengan pihak asing. Pengelolaan manajemen bandara dan pelabuhan meski yang sipatnya komersial, tetap harus penuh kehati-hatian.

Apalagi pabrik alutista. Kalaupun kita butuh dukungan modal, biarkan pihak asing sekadar menjadi penyandang dana. Tidak perlu masuk dalam jajaran manajemen pengelolaan. Sebab, itu suatu saat bisa saja menjadi mimpi buruk bagi kita.

Soal bawahan yang asbun atau ABS, memang bukan rahasia umum lagi. Ya, tapi juga jangan semua disamaratakan. Sebab, kalau pimpinan tidak percaya kepada semua bawahan, itu menjadi indikator kepemimpinan yang tidak profesional.

Tugas utama militer adalalah menjaga keamanan bangsa dan negara dari semua ancaman, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri sendiri. Wajar apabila seorang mantan militer selalu berprinsip, sekecil apapun potensi yang bisa mengancam keamanan negara harus dihabisi. Sahabat karib sekalipun, suatu saat bisa saja menjadi musuh besar kita.

Tapi, mosok semua bawahan juga harus selalu dianggap musuh kita. Sehingga kita harus selalu suudzon kepada mereka? Ya, enggak harus sampe begitu juga Mas Bro! Nyantai aja! Lagian, selain menuduh, konsep yang ditawarkannya mana Mas Bro?***

Ahmad
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Lainnya :


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Pilihan

Berita Video