Buntut Soal USBN, Banser Desak Kadisdik Copot Kabid dan Kasi

Buntut Soal USBN, Banser Desak Kadisdik Copot Kabid dan Kasi

Soal USBN SMP di Garut yang memuat pembakaran bendera HTI oleh Banser berbuntut panjang. Kini banser menuntut Kabid dan Kasi SMP di Dinas Pendidikan Garut agar dicopot dari jabatannya.

Buntut Soal USBN, Kabid dan Kasi Dinas Pendidikan Garut Terancam Dicopot

Konten.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut mengaku salah dalam pembuatan soal USBN tingkat SMP. Dalam soal itu, dicantumkan persoalan pembakaran bendera HTI oleh Banser NU Garut.

Setelah berita itu viral di media sosial dan media massa,

Puluhan anggota Banser dan Ansor Garut langsung mendatangi Kantor Disdik, Rabu (10/4/2019).

Anggota Ansor dan Banser yang datang langsung diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Garut, Totong diruang kerjanya. Sempat terjadi perbincangan alot antara pihak Banser NU dengan Disdik Garut. Namun pada prinsifnya Disdik Garut mengaku salah dan teledor atas munculnya soal USBN itu.

Ketua PAC Ansor, Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat, R. Muhammad Sofiyulloh mengaku, kedatangan dirinya beserta sejumlah anggota Banser untuk mengklarifikasi peristiwa yang sesungguhnya. Menurutnya, munculnya soal USBN yang menyinggung pembakaran bendera HTI oleh Banser menjadi polemik di masyarakat.

“Kita hanya klarifikasi, ada kesengajaan atau tidak? Itu saja,” kata Sofiyulloh.

Menurutnya, munculnya soal itu menyudutkan dan merugikan organisasi Banser. Pasalnya, dalam narasi itu, seakan-akan Banser NU adalah organisasi anarkis.

Ia menuntut agar, seluruh naskah ujian ditarik. Kemudian ujian Bahasa Indonesia diulang lagi.

Selain itu, Banser Nu juga menuntut Kabid SMP dan Kasie Kurikulum Disdik Garut dicopot dari jabatannya. Pasalnya, kedua pejabat teknis ini dinilai telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

“Saya menuntut Kabid dan Kasie dicopot. Mereka telah lalai dalam pembuatan soal ini,” kata dia.

Sementara itu, Kadisdik Garut, Totong mengakui kesalahan dalam pembuatan soal USBN tersebut. Namun kata dia, soal USBN itu tidak semuanya dibuat oleh Kabupaten Garut.

“Porsinya 80 persen oleh Kabupaten Garut sementara 20 persennya oleh pusat,” ungkapnya.

Totong mengaku, dalam pembuatan soal USBN ini dirinya telah mewanti-wanti kepada tim pembuat soal agar tidak menyinggu hal yang sensitif. Namun hal itu masih saja ada, sehingga ke depannya harus ada pengawasan yang lebih ketat.

“Kelihatannya kelalaian ini dari tim MGMP Garut. Pasalnya hanya ada di Garut,” kata dia.

Terkait tuntutan pencopotan Kabid SMP dan Kasie Kurikulum, Totong tentunya tak bisa gegabah karena harus berkoordinasi dengan pimpinan. Namun Totong memaklumi kekecewaan warga Nahdliyin terkait kelalaian ini,” katanya.

Totong berjanji akan mengusulkan kepada pimpinan agar beberapa pejabat terkait dapat bertanggungjawab atas persoalan ini. Totong menunjuk, pihak yang paling bertanggungjawab adalah Kabid SMP, Kasie Kurikulum dan MGMP. (MHI)*

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *