Warga Jogja Kembalikan Kartu Program PKH

Warga Jogja Kembalikan Kartu Program PKH

Ribuan warga Jogja menolak program PKH karena merasa bukan hak untuk menerimanya.

Merasa Tidak Berhak, Ribuan Warga Jogja Kembalikan Kartu PKH

Konten.co.id – Warga Jogja ramai-ramai mengembalikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka mengaku, tak pantas menerima program itu. Berdasarkan data Dinsos, sejak program PKH digulirkan 2008 lalu hingga Desember 2018 jumlah penerima PKH yang mengembalikan kartu PKH sebanyak 3.100 KPM.

Rinciannya, warga Kulonprogo sebanyak 613 KPM, Bantul 101 KPM, Gunungkidul 1.372 KPM, Kota Jogja 927 KPM, dan Sleman 87 KPM. Jumlah tersebut terus bertambah karena data triwulan pertama 2019 belum dimasukkan.

Sekretaris Lurah Tahunan Sri Suprapti mengatakan baru-baru ini sebanyak 10 orang peserta mengundurkan diri dari program PKH tahun ini. Pengunduran diri tersebut ditandai dengan penyerahan kartu PKH kepada masing-masing pendampingan.

“Mereka menyadari kalau saat ini sudah bukan termasuk penerima program. Jadi mengembalikan kartu PKH,” katanya seperti dilansir dari Harian Jogja, Selasa (12/3/2019).

Warga yang mengembalikan kartu PKH, katanya, tersebar di sejumlah RW. Di antaranya, Sri Nuryati warga RW 11, Samirah Karto dan Tarmo warga RW 4, Arini warga RW 2, Siti Salamah dan Sri Wahyuni dari warga RW 1.

Muncul kesadaran dari pemegang PKH pengembalian kartu tersebut tidak terlepas dari proses pemahaman yang diberikan kelurahan bersama pendampingan PKH dan juga Babinkamtibmas. Kami terus mendorong mereka yang tidak masuk kategori PKH untuk mengembalikan kartu tersebut. Proses penyadaran ini sudah lama kami lakukan.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY Untung Sukaryadi mengatakan upaya penyadaran kepada pemilik kartu PKH yang tidak tepat sasaran terus dilakukan. Pembinaan dan pemberdayaan terus dilakukan. Setiap enam bulan sekali Dinsos melakukan verifikasi termasuk ke lapangan untuk mengupdate data PKH. Menurutnya, peserta PKH yang dinilai salah sasaran harus dicoret. Pencoretan sendiri dilakukan dalam musyawarah desa.

“Kalau terjadi kekurangtepatan sasaran diputuskan dalam musyawarah di desa. Desa yang mengupdate kemudian dimasukkan dalam data BDT,” katanya.

Tugas pendamping PKH, katanya, membina peserta program untuk mandiri. Pemda DIY melakukan intervensi dengan memberikan bantuan keuangan khusus ke kabupaten/kota untuk modal usaha bagi peserta PKH. “Mereka yang tidak layak menerima dituntut untuk kesadarannya. Ini juga membutuhkan ketegangan dari musyawarah desa untuk mencoret yang tidak tepat sasaran. Wong tidak miskin kok menerima bantuan,” katanya.

Tahun ini, Dinsos DIY mencatat jumlah peserta PKH 2019 sebanyak 218.348 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya, Bantul sebanyak 64.566 KPM, Gunungkidul 62.639 KPM, Kota Jogja 12.176 KPM, Kulonprogo 32.780 KPM, dan Sleman sebanyak 46.178 KPM. “Kami terus mengedukasi masyarakat agar sama-sama berjuang mengentaskan kemiskinan. Tugas mengentaskan kemiskinan tersebut merupakan tanggung jawab lintas sektor,” katanya.

Diakuinya, masalah kemiskinan tak hanya soal materi tetapi juga mental. Bagaimana bisa mendorong masyarakat agar tidak bermental miskin dan menjadi lebih mandiri. Dia tidak setuju jika diterapkan penempelan stiker khusus warga miskin. Alasannya, hal itu bisa mencederai warga yang benar-benar miskin. “Yang kami tuntut itu moralitas yang tidak berhak menerima tapi menerima bantuan. Nah kemandirian dan mental bagus ini yang saya lihat ada di DIY sehingga kemiskinan menurun,” jelas Untung.
(MHI)***

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *