Wanprestasi Saham Rp 52 Miliar, Prabowo Digugat Perdata

Wanprestasi Saham Rp 52 Miliar, Prabowo Digugat Perdata

Prabowo disebut wanprestasi atau ingkar janji terkait jual beli saham. Dari total saham senilai Rp 140 milia, Prabowo baru melunasi sebesar Rp 88 miliar.

Gerindra Sesalkan Gugatan Dilakukan Saat Pemilu

Konten.co.id – Prabowo Subianto, calon presiden (Capres) nomor 02 digugat perdata. Tak tanggung, penggugat menyebut Prabowo masih memiliki hutang sebesar Rp 52 miliar.

Prabowo disebut wanprestasi dalam jual beli saham dan belum melunasi pembayaran jual beli saham.

Gugatan dilayangkan oleh Djohan Teguh Sugianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan terdaftar dalam perkara nomor 233/PDT.G/2019/PN.JKT.Sel.

Selain Prabowo, pihak tergugat lainnya yakni PT BNI, PT TRJ, Rusnaldy selaku notaris di Jakarta, dan Nusantara International Enterprise (L) Berhad.

“Benar, kami sudah layangkan gugatan wanprestasi,” kata kuasa hukum Djohan, Fajar Marpaung dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (8/3/2019).

Perjanjian jual beli saham antara Djohan dan Prabowo terjadi pada 2011. Djohan sebagai pemegang saham di Nusantara International Enterprise (L) Berhad, membuat kesepakatan jual beli saham bersyarat dengan Prabowo. 

Saham yang dibeli Prabowo tersebut, senilai Rp 140 miliar. Prabowo telah memberikan uang muka sebesar Rp 24 miliar dan berjanji melakukan pembayaran dengan cara angsuran sebesar Rp 2 miliar per bulan sebanyak 58 kali.

Djohan dan Prabowo membuka rekening penampung di BNI untuk menampung angsuran pembayaran Prabowo. Perjanjian itu jatuh tempo pada 31 Juli 2016.

Namun Prabowo baru melunasi pembayaran sebesar Rp 88 miliar hingga tanggal jatuh tempo tiba. Bahkan, kata Fajar, berdasarkan informasi dari BNI diketahui bahwa Prabowo terakhir melakukan pembayaran pada Januari 2015.

“Klien saya sudah mengirimkan surat teguran kepada Prabowo untuk melunasi pembayaran. Surat teguran dilayangkan sebanyak lima kali kepada Prabowo dalam rentang waktu Desember 2016 hingga awal 2018,” ucapnya

“Tapi seluruh surat teguran yang dikirimkan Djohan itu tidak mendapatkan respons dari Prabowo,” kata Fajar.

Akhirnya, ucap dia, BNI mengirimkan surat somasi kepada Djohan pada Oktober 2018 yang meminta pembayaran kekurangan angsuran sebesar Rp52 miliar. BNI pun mengancam akan mengambil aset Djohan bila sisa angsuran tersebut tidak segera dibayarkan.

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Arief Pouyono mengatakan hal tersebut wajar dalam bisnis. Namun ia menyayangkan gugatan tersebut dilayangkan di tengah kontestasi Pilpres 2019.

“Gugatan tersebut berpotensi diseret ke ranah politik sehingga bisa menurunkan citra Prabowo,” ucap Arief. (FW)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *