JK, Butuh Dana Besar Untuk Tunjangan Pengangguran

Konten.co.id (Jakarta) – Kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran hanya cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk sedikit. Bila mau diterapkan di Indonesia, kebijakan tersebut perlu dikaji lagi. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, selasa (5/3)

“Ada banyak negara seperti itu, di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur. Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, sebagaimana dilansir Tempo.co, Selasa, 5 Maret 2019.

Wapres dua periode ini mengatakan, tidak sedikit dana yang harus diberikan untuk tunjangan kepada pengangguran. Lanjutnya, Pemerintah bahkan harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.

“Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan,” kata JK.

Menanggapi janji Presiden Joko Widodo untuk memberikan Kartu Pra-kerja bagi pemuda lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan, JK mengatakan hal itu bisa dilakukan di tahun anggaran berikutnya, selama APBN memiliki pos anggaran lebih untuk itu.

“Kalau ada anggarannya, silakan. Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu, yang jelas tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada,” kata JK.

Capres petahana, Joko Widodo ingin meluncurkan Kartu Pra-kerja dengan tujuan membantu para pencari kerja maupun mereka yang ingin berganti pekerjaan.

“Kartu Pra-kerja akan kami luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan,” kata Jokowi dalam acara Konvensi Rakyat bertema “Optimis Indonesia Maju” di Sentul International Convention Center (SICC), di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, (24/2/2019). (ME)