Pemilu Thailand Dituding Tak Adil

Konten.co.id – Mantan perdana menteri Thailand berpendapat bahwa pemungutan suara yang dilaksanan pada 24 Maret kemarin telah “dicurangi”. Hasil sementara pemilihan umum tersebut mengungkapkan bahwa partai pro-militer memenangkan suara.

Dilansir dari Sky News, Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri yang dilengserkan oleh kudeta militer pada tahun 2006 menolak hasil suara sementara pemilihan perdana menteri pada hari Minggu (24/3/2019) karena dimenangkan oleh partai pro-militer. Shinawatra telah hidup di pengasingan setelah melarikan diri dari tuduhan korupsi pada tahun 2008.

Sementara pemimpin partai Pheu Thai, yang bersekutu dengan Shinawatra mengatakan bahwa mereka akan mencoba mebentuk pemerintahan baru karena memenangkan proses pemilihan paling konstituen. Keduanya mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil perolehan suara tidak resmi.

Kepala Partai Palang Pracharat yang didukung oleh pemimpin junta dan perdana menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan akan menghubungi pihak-pihak yang mempunyai pemikiran yang sama untuk membentuk pemerintahan baru.

Sementara pemimpin Partai Pheu Thai, yang bersekutu dengan Shinawatra mengatakan bahwa mereka akan mencoba membentuk pemerintahan baru karena memenangkan proses pemilihan paling konstituen. Keduanya mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil perolehan suara tidak resmi.

Dilansir dari BBC, Partai Pheu Thai telah memenangkan 137 kursi dari parlemen yang beranggotakan 500 orang. Sedangkan Parang Pracharat berada di posisi kedua dengan 97 kursi. Partai lainya masing-masing mendapatkan antara 30-39 kursi. Namun pemenang 150 kursi masih belum jelas.

Sebelumnya komisi pemilihan mengatakan bahwa lebih dari 90 persen surat yang telah dihitung, Palang Pracharat memenangkan 7,6 juta yang merupakan setengah juta lebih banyak dari partai Pheu Thai.

Di tengah kebingungan tentang perhitungan suara, European Commission (EC) atau Komisi Eropa kembali menunda untuk mengumumkan hasil suara yang resmi yang seharusnya diumumkan pada hari Senin (25/3/2019) pada konferensi pers. EC mengatakan tidak akan ada hasil resmi hingga 9 Mei.

Pemilihan pertama Thailand dalam lima tahun telah tercoreng dengan meningkatnya tuduhan penyimpangan yang oleh sebagian orang dianggap menguntungkan pihak pro-militer. (RM)