Khawatir Berdampak Pada Pemilu, Anggota TNI Diminta Ditarik Dari Papua

Konten.co.id – Staf Khusus (Stafsus) Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya meminta 600 prajurit TNI tambahan ditarik kembali dari Kabupaten Nduga, Papua. 

Lenis mengaku sudah menyampaikan usul tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

“Baiknya distrik-nya dikosongkan saja dulu. Biar pendeta, (tokoh) adat di sana (Nduga). Aparatnya di kota saja. 600 aparat kembalikan saja,” kata Lenis dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (13/3/2019) malam.

Lenis khawatir penambahan pasukan TNI yang diperuntukkan mengawal pembangunan Jalan Trans Papua menimbulkan ketegangan baru. Ia meminta pasukan tersebut ditempatkan sementara di ibukota provinsi. 

“Kalau saya minta semua keamanan itu di arahkan ke ibukota saja. Setiap distrik kabupaten yang dibilang ada markasnya itu dikosongkan dulu. Aparat semua masuk ibukota saja,” ujarnya.

Lenis mengatakan penarikan pasukan TNI ini dilakukan demi menjaga kondusivitas menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. 

Ia khawatir jika terjadi kembali baku tembak pesta demokrasi lima tahunan tak bisa dilaksanakan di wilayah itu. 

“Supaya pilpres ini bisa berjalan, masyarakat tidak ketakutan. Jadi kita harus melihat untung ruginya dulu, walaupun kita (TNI) korban ya. Tapi juga ya melihat bahwa masa depan Indonesia harus dipikirkan baik-baik,” tuturnya.

Lenis menyatakan usulan penarikan pasukan bukan dalam posisi membela Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menurut dia, situasi yang tak kondusif bisa saja dimanfaatkan pihak lain untuk melakukan kampanye agar warga Papua tak memilih.

“Ini bukan bela kelompok kriminal, tapi saya melihat demi kebaikan kita. Itu kalau terjadi bisa terjadi golput. Maka nanti pihak ketiga akan masuk,” katanya.

Lenis pun menyarankan pembahasan mengenai penanganan kelompok bersenjata di Nduga, dilakukan usai Pilpres 2019. Pendekatan kekeluargaan yang saat ini harus dikedepankan dalam menghadapi kelompok tersebut.

Ia menyebut para tokoh adat, pemuka agama, serta pemerintah daerah setempat bisa diberi tugas melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Lenis menyarankan agar aparat juga tak melakukan pengejaran sampai pilpres berakhir.

“Setelah pilpres baru dipikirkan bagaimana pendekatannya. Jadi biarkan (pendekatan) secara agama, secara adat, biarkan pimpinan (daerah),” tuturnya.

Sebelumnya, Pangdam XIV Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Surawahadi melepas 600 prajurit untuk membantu pengamanan pembangunan Trans Papua. Pasukan yang dikirim berasal dari Divisi Kostrad III Makassar dan Batalyon Zeni Tempur 8 Makassar. 

Sejumlah personel TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Penegakan Hukum diserang kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Nduga, 7 Maret lalu.

Insiden tersebut terjadi saat personel TNI melakukan pengamanan pergeseran pasukan yang akan menjaga pembangunan Trans Papua Wamena-Mumugu. Tiga personel TNI tewas, sementara di pihak KKB diperkirakan 10 orang tewas. (AI)