Sidang Buper Garut, Kadispora Keberatan Dengan Dakwaan JPU

Sidang Buper Garut, Kadispora Keberatan Dengan Dakwaan JPU

Kadispora Garut kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Garut terkait kasus pembangunan bumi perkemahan. Sidang kali ini, kuasa hukum Kadispora membacakan nota keberatan atas dakwaan jaksa.

Pembangunan Buper Atas Perintah Bupati, Kadispora Tak Bertanggung Jawab

Konten.co.id (Garut) – Kuswendi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut, Jawa Barat kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Garut terkait kasus pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di kaki Gunung Guntur. Sidang tersebut membacakan eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Kuswendi, Aldis Sandhika menilai dakwaan JPU kepada Kuswendi tidak cermat dan eror in persona. Ia menyebut eror in persona yang dimaksud karena pertanggungjawaban sebagai subjek hukum itu tidak tepat. Terutama dalam pengenaan pasal.

Sebelumnya, JPU menjerat Kuswendi dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 109 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) junto pasal 116.

Pasal 109 berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan pasal 116 berbunyi “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindaksebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Aldis menyebut, Kliennya bukan menjadi pihak yang memberikan keputusan terkait penggunaan lahan di Gunung Guntur untuk dijadikan Buper.

Dalam pembacaan eksepsi, dakwaan yang diberikan itu salah alamat. Terdakwa bukan sebagai pemberi perintah. Terdakwa hanya kepanjangan tangan dari bupati yang memberi perintah.

“Terdakwa (Kuswendi) hanya kepanjangan tangan dari pemerintah di atas yaitu Bupati. Jadi kita ajukan keberatan,” ucap Aldis di PN Garut, Rabu (13/3/2019).

Saat ditanya apakah kesalahan ada di pihak Bupati, Aldis menyangkalnya. Ia pun meminta isu yang dibahas tak dialihkan. Eksepsi yang disampaikan itu menurutnya, posisi terdakwa merupakan kepanjangan tangan.

“Di sini ada rangkaian di mana pertanggungjawaban subjek hukum terhadap pengenaan pasal. Jangan dialihkan isunya ke bupati atau si A, si B,” ujar Aldis.

“Pasal itu kan menyebut setiap orang atau badan usaha. Sedangkan di sini itu menjalankan kegiatan kedinasan dalam menjalankan fungsi Perda,” katanya.

Ia menyebut dalam dakwaan jaksa ada ketidakcermatan subjek hukum. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu (20/3/2019) dengan agenda tanggapan eksepsi terdakwa dari JPU. (AI/FW)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *