Kasus eKTP, Setnov Sebut Ada Keterlibatan Petinggi PDI Perjuangan
Konten.co.id – Kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan keterlibatan dua Politikus PDI-P, Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus dugaan korupsi proyek eKTP.
“Sekarang tugas KPK yang buktikan (keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung), kan mereka ada penyidik dan penuntut umum,” kata Maqdir dilansir Okezone, Jumat (23/3/2019).
Setnov mengetahui adanya aliran dana haram uang e-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung dari pernyataan dua pengusaha, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung saat keduanya berkunjung ke kediaman Setnov.
Maqdir menambahkan, Setnov sudah membuka seluruh keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus dugaan korupsi e-KTP sepengetahuan dia. Dalam hal ini, ada beberapa nama anggota DPR yang disebut Setnov terseret kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.
“Sepanjang yang saya kketahui, semua sudah disampaikan Pak Setnov,” terang Maqdir.
Diketahui, Mantan Ketua DPR RI, Setnov menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung kecipratan uang panas proyek e-KTP sebesar 500 ribu Dollar Amerika.
Setnov mengetahui adanya aliran dana haram uang e-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung dari pernyataan dua pengusaha, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung saat keduanya berkunjung ke kediaman Setnov.
Sebagaimana hal itu diungkapkan Setnov saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, pada Kamis, 22 Maret 2018, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
“Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri oleh Oka dan Irvanto, disana mereka bilang berikan USD500 ribu dan Pramono Anung USD500 ribu,” kata Setnov.
Setya Novanto sendiri menjabat Ketua Fraksi Golkar saat proyek e-KTP berlangsung. Sedangkan Puan, saat itu menjabat Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono Anung sebagai Wakil Ketua DPR. (AI)
