Quebec Akan Larang Pegawai Pemerintah Pakai Atribut Keagamaan

Quebec Akan Larang Pegawai Pemerintah Pakai Atribut Keagamaan

Simbol keagamaan akan dilarang di provinsi terbesar kedua di Kanada. Netralitas jadi alasan penerapan aturan tersebut.

Simbol Agama Tak Boleh Dipakai PNS dan Ruang Pelayanan Publik di Kanada

Konten.co.id (Kanada) – Quebec, provinsi terbesar kedua di Kanada akan melarang pegawai negeri sipil (PNS) mengenakan atribut dengan simbol keagamaan di tempat kerja.

Para pegawai pemerintah mulai dari hakim, jaksa, polisi, guru, dan beberapa posisi lainnya harus menaati aturan itu.

RUU 21 akan melarang PNS memakai atribut keagaman. Seperti penutup kepala; kippah, turban, atau jilbab. Untuk PNS yang saat ini masih memakai simbol agama akan dibebaskan dari denda.

Ini bukan pertama kalinya Quebec mengusulkan undang-undang utuk menegakkan kembali netralitas agama di Kanada. Beberapa kelompok membuat penolakan terhadap undang-undang tersebut.

RUU 21 akan melarang PNS memakai atribut keagaman. Seperti penutup kepala; kippah, turban, atau jilbab. Untuk PNS yang saat ini masih memakai simbol agama akan dibebaskan dari denda.

The Coalition Avenir Quebec (CAQ) berharap dapat meresmikan undang-undang tersebut di musim panas. CAQ terpilih di musim gugur lalu sebagai bagian dari komitmen untuk membatasi imigrasi dan menerapkan piagam sekuler.

Perdana Menteri Quebec Francois Legault mengatakan bahwa RUU itu mewakili nilai-nilai mereka dan ini sangat penting, seperti dilansir dari BBC Inernasional.

Pemerintah mengeluarkan satu kesepakatan pada hari kamis (28/3/2019), yang menyatakan pendapat bahwa lambang salib yang tergantung di legislatif provinsi harus dipindahkan setelah RUU disahkan.

Para guru menentang RUU yang diajukan dan mereka telah mengajukan penolakan hukum atas pertanyaan yang diajukan pemerintah provinsi ke sejumlah dewan sekolah dan sekolah-sekolah yang karyawannya banyak menggunakan simbol agama.

Ihsan Garde, Ketua National Council of Canadian Muslims mengatakan, bahwa RUU tersebut sebagai undang-undang diskriminatif. Dengan kedok sekularime, undang-udang ini merupakan sebuah larangan untuk mengenakan jilbab di tempat umum di Quebec yang memberikan dampak bagi wanita muslim.

Perdebatan tentang sekularisme dan penyesuaian agama telah memainkan peran penting dalam agenda publik provinsi selama lebih dari satu dekade. Ini bukan upaya pertama partai politik Quebec untuk membatasi PNS mengenakan simbol-simbol agama di tempat umum.

Pada tahun 2014, Partai Quebecois mengusulkan undang-undang yang akan melarang PNS memakai atribut keagaman dan mewajibkan seseorang memperlihatkan wajahnya ketika sedang bekerja.

Pada tahun 2017, partai Liberal provinsi menyarankan undang-undang yang melarang orang mengenakan penutup wajah ketika memberi atau menerima layanan publik.

Undang-udang yang serupa juga diterapkan di berbagai negara di Uni Eropa seperti Perancis, yang merupakan negara pertama yang mengeluarkan larangan cadar, salib, dan simbol agama lainnya di sekolah pada tahun 2004.

Diikuti oleh Belgia, yang melarang pakaian apapun yang menghalangi identitas seseorang di tempat umum. (RM)

Ahmad
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *