Potensi Kurang Logistik Tinggi, Bawaslu Jabar Ingatkan KPU

Potensi Kurang Logistik Tinggi, Bawaslu Jabar Ingatkan KPU

Bawaslu Jawa Barat menyebut ada potensi kekurangan surat suara untuk Pemilu 2019. Potensi itu mulai dari selisih perhitungan suara cadangan sampai kerusakan saat sortir lipat.

15 Daerah di Jabar Belum Terima Lengkap Surat Suara

Konten.co.id (Garut) – Sebanyak 15 daerah di Jawa Barat belum menerima lengkap surat suara Pemilu 2019. Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyebut ada potensi kekurangan dari logistik surat suara.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan menyebut, potensi kekurangan itu bukan untuk menakuti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun sebagai antisipasi agar bisa terpenuni saat hari pencoblosan.

Abdullah mengatakan, surat suara merupakan logistik utama yang tak bisa diganti. Berbeda dengan logistik lain yang masih bisa diganti. Apalagi jumlah pemilih di Jawa Barat merupakan yang terbanyak.

“Ada 33 juta pemilih di Jawa Barat, paling besar di Indonesia. Maka harus ada antisipasi soal potensi kekurangan surat suara,” ucap Abdullah saat konferensi pers di Hotel Harmoni, Garut, Senin (18/3/2019) malam.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat, Zaky Hilmi mengatakan, ada beberapa hal yang menyebankan potensi kekurangan surat suara. Pertama akibat keterlambatan pengiriman surat suara dari percetakan.

Baru 12 daerah yang telah lengkap menerima surat suara. Sementara sisanya belum menerima surat suara secara lengkap. Padahal proses sortir dan lipat membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Ke 15 daerah yang belum menerima surat suara secara lengkap yakni Kabupaten Bandung, Garut, Kuningan, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, Kabupaten Bekasi, Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi.

Data kerusakan surat suara di Jawa Barat sampai 18 Maret 2019 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP) mencapai 25.915, DPD 20.672, DPR 43.801, DPRD Provinsi 46.542, dan DPRD kabupaten/kota sebanyak 20.277.

Sedangkan data surat suara yang belum dikirim ke 15 daerah untuk PPWP sebanyak 12.331.166 lembar, DPD sebanyak 7.983.931 lembar, DPR sebanyak 5.482.583 lembar, dan DPRD Provinsi sebanyak 5.450.959 lembar.

“Kerusakan ini masih bisa bertambah karena sorti lipat masih dilakukan. Surat suara yang rusak ini harus dikumpulkan dulu sebelum diganti. Ini kan cukup menghambat sebenarnya,” ujar Zaky.

Selain itu ada selisih perhitungan kebutuhan surat suara antara KPU dan Bawaslu. Pemenuhan surat suara sebenarnya mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan PKPU nomor 3 tahun 2019. 

Bawaslu menghitung kebutuhan surat suara yakni dari DPT ditambah 2 persen per TPS. Sedangkan KPU menghitung kebutuhan surat suara dari DPT ditambah 2 persen. Perbedaan hitung itu menyebabkan selisih jumlah surat suara yang diperlukan.

“Perbedaan perhitungan karena KPU berbasis ke dapil. Tapi kami berbasis ke TPS. Sesuai perundang-undangan itu hitungannya 2 persen per TPS,” ujarnya.

Alhasil, ada selisih kebutuhan surat suara yang besar dan berpotensi kepada kekurangan surat suara.

Realisasi surat suara PPWP dan DPD misalnya dari KPU berjumlah 33.752.277. Tapi setelah dihitung jumlahnya dengan DPT plus 2 persen per TPS estimasi perhitungan ada di angka 33.967.859.

Maka terjadi selisih surat suara masing-masing sebanyak 210.582 untuk PPWP dan DPD. Sedangkan DPR selisihnya sebanyak 20.582 dan DPRD Provisi sebesar 16.582. (FW)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *