Din: Jangan Benturkan Khilafah Dengan Pancasila

Konten.co.id – Kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden diimbau agar tidak menggunakan isu agama seperti penyebutan khilafah dalam agenda komunikasi politiknya. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), M Din Syamsuddin menilai sikap tersebut merupakan politisasi agama yang bersifat menjelekan pada Pilpres 2019.

Dalam keterangan tertulisnya sebagai dilansir Antara Riau, Din mengungkapkan imbauan tersebut berdasarkan Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37 pada Rabu (27/3/2019) lalu.

Meski di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur’an merupakan ajaran Islam yang mulia.

Menurutnya, meski di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur’an merupakan ajaran Islam yang mulia.

“Manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi atau ‘khalifatullah fil ardh‘,” ujar Din.

Lanjutnya, membenturkan khilafah dengan Pancasila dinilainya identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai “Darul Ahdi was Syahadah” atau negara kesepakatan dan kesaksian.

“Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam,” ujar Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Din menambahkan, menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti-Pancasila terhadap suatu kelompok dianggap labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa Indonesia.

Maka dari itu, MUI mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi Pemilu 2019 yang damai.

Dirinya pun mengajak agar seluruh pihak untuk menciptakan Pemilu/Pilpres yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban. (ME)