Pendamping PKH Bantah Kalender Jadi Alat Kampanye

Pendamping PKH Bantah Kalender Jadi Alat Kampanye

Pembagian kalender bergambar Jokowi di Garut sempat menggegerkan dunia maya karena diduga berbau kampanye. Namun pendamping PKH membantah dugaan tersebut.

Kalender Bergambar Jokowi di Garut Dipakai Alat Sosialisasi PKH

Konten.co.id (Garut) – Dugaan kampanye dengan menyebarkan kalender di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat dibantah oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Kalender bergambar Presiden Joko Widodo itu murni sebagai alat sosialisasi PKH.

Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Tarogong Kaler, Ari Awaludin mengatakan, pembagian kalender yang merupakan media sosialisasi itu berdasarkan surat dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Jika tak ada surat tersebut, Ari mengaku tak berani untuk menyebarkannya.

“Awalnya saya juga enggak tahu alat peraganya seperti apa. Tapi saat diterima, sempat curiga dan khawatir juga. Tapi kami tidak bisa berbuat banyak karena melakukan intruksi dari Dirjen,” ucap Ari saat ditemui di Perum Tanjung Indah, Garut, Senin (25/3/2019).

Dalam kalender tersebut memang terdapat foto Jokowi. Kalender itu dijadikan alat sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Dalam kalender tersebut memang terdapat foto Jokowi. Kalender itu dijadikan alat sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

“Di kalender itu ada komponen kesehatannya, kewajiban KPM apa saja, dan komponen kesejahteraan sosial. Itu yang kami sampaikan, tidak lebih. Apalagi sampai ada ajakan memilih salah satu calon, itu tidak ada,” katanya.

Selain itu, dalam kalender tersebut juga terdapat jadwal pencairan uang PKH. Hal itu disebut Ari untuk memudahkan KPM agar mengetahui jadwal pencairan. Selama ini, KPM banyak yang menanyakan waktu pencairan.

Ia menyebut saat melakukan sosialisasi tak ada KPM yang protes. Ia pun kaget, karena pembagian kalender itu menjadi ramai di media sosial. Kalender tersebut terakhir dibagikan pada 25 Maret 2019.

“Jadi kalau ada yang nyebut takut untuk didistribusikan kalendernya itu karena ini sudah intruksi. Takutnya itu karena kami bisa kena sanksi. Namanya bawahan diperintah atasan,” ucapnya.

Ari juga akan melaporkan pembagian kalender itu ke Panwaslu Tarogong Kaler. Pihaknya ingin mengklarifikasi agar tak ada kabar simpang siur.

Dalam kalender tersebut, terdapat sejumlah foto Jokowi saat menghadiri kegiatan PKH di beberapa daerah. Selain itu ada sejumlah tulisan yang berhubungan dengan PKH. Namun tak ditemukan adanya dugaan pelanggaran seperti ajakan memilih atau sebutan nomor calon presiden.

Komisioner Bawaslu Garut, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Iim Imron menuturkan, pihaknya baru mendapat informasi terkait penyebaran kalender yang diduga ada unsur kampanye.

“Kami berpatokan pada Undang-undang nomor 7 dan peraturan kompanye. Ada klausul bahwa tim maupun peserta kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye,” ucapnya.

Pihaknya melihat PKH ini merupakan salah satu instrumen negara. Namun harus dikaji kalender ini murni merupakan program aatau ada unsur kampanye.

“Masuk pelanggaran itu kalau dalam kalender ada unsur ajakan memilih kembali, atau ada nomor urut pasangan salah satu calon, serta apakah ada citra diri atau tidak. Jadi harus dipastikan dulu,” ujarnya.

Sebelumnya, foto pembagian kalender itu sempat ramai di media sosial. Bahkan foto itu dikomentari oleh Ferdinand Hutahaean melalui akun twitternya.

“Wahai @KemensosRI , benarkah seperti ini? Mohon klarifikasinya, saya dapat kiriman seperti ini..!!
Jika benar maka mmg sudah saatnya #IndonesiaCallsObservers,” cuit @Ferdinand_Haean. (FW)

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Satire

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Berita Video

Berita pilihan