Pemprov Malut Belum Pecat ASN Terlibat Korupsi

Pemprov Malut Belum Pecat ASN Terlibat Korupsi

Pemerintah pusat telah mengeluarkan keputusan untuk memecat ASN yang terlibat kasus koropsi dan sudah berkekuatan hukum tetap. Pemprov Maluku Utara masih menangguhkan pemecatan.

Mendagri Desak ASN Korupsi Segera Diberhentikan

Konten.co.id (Maluku Utara) – Pemprov Maluku Utara (Malut) masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mantan narapidana (napi) sebelum menindaklanjuti keputusan bersama tiga menteri.

Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba mengatakan, tidak ada perlindungan yang diberikan oleh Pemprov terhadap PNS mantan napi. Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam keputusan maka perlu dipelajari lebih mendalam.

“Jangan sampai ada kesalahan, karena ini memecat pegawai menyangkut dengan kehidupan PNS itu sendiri, sehingga saya memberikan tanggung jawab kepada Biro Hukum untuk meneliti kembali sebelum membuat keputusan gubernur soal pemecatan ASN mantan Napi,” katanya dilansir dari Antara, Rabu (13/3/2019).

Oleh karena itu, dirinya meminta agar menunggu kajian Karo Hukum. Sampai saat ini di Provinsi lain juga masih meneliti keputusan tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolo saat kunjungannya di Ternate pekan lalu meminta agar gubernur segera melakukan pemecatan terhadap ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan berkekuatan hukum tetap.

Perintah tersebut disampaikan Mendagri usai memberikan kuliah tamu di Kampus Universitas Khairun Ternate.

Menurutnya, apabila ada ASN yang berstatus narapidana belum dipecat maka gubernur, bupati dan wali kota akan selalu diingatkan untuk segera melakukan pemecatan.

Sementara itu, Karo Hukum Setda Pemprov Malut, Faisal mengatakan, kalau ada uji materil soal Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terutama pada pasal 87 ayat 2 dan 4 huruf b dan d, maka harus menunggu hingga putusan MK dikeluarkan. Dia menyatakan, Pemprov Malut tetap konsisten dalam menaati hukum dan azas, juga konsisten dalam melaksanakan perintah undang-undang.

“Kalau MK membatalkan pasal itu dan menganggap bahwa itu tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, maka kita tidak bisa memecat dan saat ini pemprov Malut berdasarkan putusan MK,” ujarnya. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *