Usulan Pertamax Bersubsidi Akan Diajukan Tahun 2020

Konten.co.id (Jakarta)  – Pemerintah berencana untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax di tahun 2020 mendatang.

“Ada wacana subsidi mau di balik, jadi Premium tidak dapat subsidi tapi Pertamax yang diberikan subsidi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Gedung DPR RI, Jakarta, dilansir radartegal.com, Selasa (19/3) lalu.

Menurut Jonan, alasan disubsidinya pertamax agar masyarakat banyak menggunakan BBM yang ramah lingkungan. Hal itu diusulkan oleh beberapa Legislator Komisi VII saat rapat kerja bersama pihaknya.

Namun, wacana tersebut baru bisa diajukan pada Rencana APBN 2020 mendatang. “Usulan tersebut akan coba kami lihat pada APBN 2020 nanti,” kata Jonan.

Sementara ini, harga jual Premium ditetapkan sebesar Rp6.550 per liter, Pertalite Rp7.800, Pertamax Rp9.500, Pertamax Turbo Rp10.700, dan Pertamax Racing Rp42.000. Sedangkan untuk bahan bakar diesel, dexlite dijual seharga Rp9.000 per liter, Pertamina Dex Rp10.500, dan Solar Rp5.150.

Sebagai informasi, saat Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun dalam RAPBN 2019, atau mengalami kenaikan Rp1,25 triliun, dari draft awal Rp156,5 triliun.

“Bisa kita setujui subsidi BBM Rp100,68 triliun dan subsidi listrik Rp57,1 triliun,” kata Ketua Panitia Kerja, Said Abdullah.

Pagu subsidi energi ini sudah mempertimbangkan kenaikan asumsi kurs dari sebelumnya Rp14.400 per dolar AS ke Rp14.500 per dolar AS dengan asumsi harga ICP minyak 70 dolar AS per barel.

“Subsidi energi ini terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp100,68 triliun dengan rincian untuk BBM sebesar Rp33,3 triliun, LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp72,32 triliun, serta mencakup carry over Rp5 triliun,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, sebab perubahan alokasi pagu subsidi energi RAPBN 2019 karena naiknya asumsi nilai tukar sebesar Rp100.

“Kenaikan asumsi ini yang membuat pagu subsidi energi mengalami kenaikan Rp1,25 triliun, dari sebelumnya Rp156,5 triliun menjadi Rp157,79 triliun,” kata Nazara.

Lanjutnya, Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram mengalami kenaikan Rp616,5 miliar dan subsidi listrik mengalami kenaikan Rp642,7 miliar dari draf awal.

“Pemberian subsidi BBM dan LPG ini, kata dia, juga sudah mempertimbangkan penyesuaian subsidi tetap solar menjadi sebesar Rp2.000 per liter,” katanya.

Peneliti Indef Nailul Huda menilai jika Pertamax jadi disubsidi, maka tujuan adanya subsidi akan berubah. Karena subsidi diberikan untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat, sementara saat ini pengguna pertamax masih sedikit.

“Efek kenaikan harga pertamax terhadap inflasi tidak begitu signifikan. Memang jika disubsidi akan menurunkan harga dan bisa menaikkan permintaan, tapi sampeai harga berapa orang itu akan pindah ke pertamax?” ujar Nailul Huda kepada Fajar Indonesia Network dilansir radartegal.com.

Menurutnya, jika memberikan subsidi ke Pertamax hingga mencapai harga serendah Pertalite saat ini, maka subsidinya bisa mencapai 2.000 rupiah per liter.

Jika itu dilakukan, ia menilai langkah tersebut merupakan pemborosan. Kemudian, jika dibandingkan dengan dampak inflasi dari naiknya harga BBM bersubsidi, hal itu berpotensi pada banyaknya dampak negatif.

“Saya malah curiga subsidi ini untuk keuntungan Pertamina agar dapat subsidi yang pasti lebih besar jika diterapkan di pertamax,” kata Nailul.

Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, terkait temuan Komisi VII DPR adanya transaksi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dan temuan Kepolisian Resor (Polres) Bangka Barat akan adanya 80 ton solar ilegal di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat (16/03), yang menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah setiap harinya, pihaknya mendesak pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

“Mendorong Kepolisian untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas hasil temuan transaksi BBM ilegal tersebut hingga ke jaringan utama dan seluruh pihak yang terlibat, serta menindak tegas seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” katanya. Selasa (19/3) kemarin.

Politisi Golkar itu mendesak Komisi VII DPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk berkomitmen terhadap pemberantasan BBM ilegal.

Menurutnya, untuk menjadi harga BBM satu harga dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, mengingat hingga saat ini Pertamina sangat sulit untuk mendapatkan sub-penyalur bagi pendistribusian BBM, terutama ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu.

Kementerian ESDM dan BPH Migas diharapkan untuk meningkatkan pengawasan kepada Pertamina, serta meminta Pertamina untuk berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan negara. (ME)