PDIP Kecewa Kasus Gubernur NTB Dibocorkan Ke Media

PDIP Kecewa Kasus Gubernur NTB Dibocorkan Ke Media

PDIP melalui Arteria Dahlan anggota Komisi III DPR mengaku kecewa KPK membocorkan informasi kasus Mantam Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang diduga terlibat korupsi divestasi saham Newmont bocor di majalah Tempo

PDIP Ngamuk Oknum KPK Bocorkan Kasus TGB Zainul Majdi Ke Media

Konten.co.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengaku kecewa KPK membocorkan informasi penting kasus Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang diduga terlibat korupsi divestasi saham Newmont kepada majalah Tempo.

“Bagaimana tata kelola keamanan dokumen KPK. Apa ada SOP-nya? Apakah kejadian ini disikapi? atau jangan-jangan belum ada investigasi terkait dengan hal ini,” ujar Arteria di ruang rapat Gedung DPR, Jakarta Selatan, Rabu(3/10).

Dalam rapat Komisi III DPR dan KPK tersebut, ia menyinggung beberapa bagian isi majalah Tempo yang memuat angka uang yang masuk dan keluar dari rekening TGB. Menurutnya, data itu terlalu detail dan lengkap yang semestinya tidak menjadi konsumsi publik.

KPK Harus lebih bisa menjaga rahasia dengan tidak membuka segala info ke media

“Data uang masuk dan uang keluar rekening TGB ada rekening yang lain lagi yaitu istrinya. Sampai ditulis no rekeningnya 070004571***, artinya sangat lengkap sekali,” katanya.

Arteria juga membandingkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang juga pernah diminta informasi penting. Namun PPATK tidak memberikan informasi tersebut dengan alasan informasi rahasia hanya di jajaran penegak hukum.

“Saya hanya ingin katakan dalam waktu yang sama perlakuan lembaganya berbeda. Saat PPATK ditanyakan, PPATK menjawab tidak mau berkomentar karena informasi PPATK sangat rahasia, informasi hanya konsumsi penegak hukum, bukan media,” katanya.

Menurutnya, hal ini telah sering terjadi, namun pihak KPK enggan meminta polisi untuk mengusut hal tersebut. Arteria berharap yang membocorkan informasi rahasia ini bisa disanksi hukum karena demi menjaga nama baik KPK sendiri.
Untuk itu ia pun meminta agar KPK segera menuntaskan persoalan ini dan mencari siapa anggota KPK yang memberikan informasi tersebut ke wartawan untuk kemudian dijadikan konsumsi publik. Dia memberikan waktu 30 hari untuk menemukan oknum tersebut.

“Saya mohon sekali ibu ketua dan teman-teman di KPK, kita usut tuntas. Cari pelakunya dan kasih sanksi. DPR minta waktu 30 hari harus ketemu, menurut saya itu tidak perlu 30 hari, 2 hari juga bisa ketemu karena ini adalah kebocoran rahasia kalau di pidana ini ada namanya rahasia umum, itu KUHP kita pak,” tandasnya.

Ahmad
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *