Ngajak Tak Nyoblos Bisa Dipidana, BPN: Itu Tidak Tepat

Ngajak Tak Nyoblos Bisa Dipidana, BPN: Itu Tidak Tepat

Pemidanaan bagi pihak yang mengajak golput diwacanakan Menkopolhukam, Wiranto beberapa waktu lalu. Kontan saja, hal ini mendapat kritik dari beberapa pihak diantaranya BPN

Wiranto, Ngajak Golput Bisa Dipidana. BPN: Itu Tidak Tepat

Konten.co.id (Jakarta) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto berwacana untuk mempidanakan orang yang menyebar atau mengajak golongan putih (golput) dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dilansir CNN Indonesia, Wiranto mengungkapkan, ajakan golput merupakan tindakan yang mengancam hak dan kewajiban orang lain.

“Yang mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak dan kewajiban orang lain,” kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (27/3).

Regulasi tentang golput dan ancaman pidana juga tercantum dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017. Dalam pasal 510 Pasal 510 disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empatjuta rupiah).

Wiranto menuturkan pihak yang mengajak golput berpotensi bisa dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme.

Apabila UU itu tidak bisa diterapkan, ia menyebut masih ada UU Informasi Transaski Elektronik atau UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pihak yang mengajak golput saat Pemilu 2019.

“Kalau UU Terorisme tidak bisa UU lain masih bisa, ada UU ITE, UU KUHP bisa,” ujarnya.

Regulasi tentang golput dan ancaman pidana juga tercantum dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017. Dalam pasal 510 Pasal 510 disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empatjuta rupiah).

Pernyataan Wiranto mendapatkan kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Juru Debat BPN Prabowo-Subianto, Saleh Partaonan Daulay, menilai, ajakan golput dalam pemilu bukanlah tindakan terpuji, namun mempidanakannya bukanlah solusi yang tidak tepat meski dijerat dengan UU ITE.

“Itu tidak tepat, termasuk dengan undang-undang ITE,” terang Saleh saat dihubungi melalui pesan singkat, sebagaimana dilansir Republika, Kamis (28/3).

Lanjutnya, dalam negara demokrasi, masyarakat dibebaskan untuk memilih yang disukainya. Tentunya kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, atas pertimbangan yang matang, baik pertimbangan emosional, rasional dan lainnya.

Begitu pula dengan memutuskan untuk tidak memilih atau golput. Sebab, memilih itu adalah hak pemilih sebagai warga negara bukan kewajiba.

“Yang bisa dihukum itu orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Kalau orang yang tidak mau mengambil haknya itu kan tidak harus dihukum, jadi memilih itu sebuah hak yang boleh dipergunakan atau tidak,” katanya.

Selain itu, Saleh berpendapat, bahwa golput juga merupakan penyaluran aspirasi individu. Meski begitu, dirinya mengaku selalu mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk ikut meramaikan pesta demokrasi menggunakan hak konstitusionalnya. Yakni untuk memilih calon pemimpin baik legislatif maupun presiden.

Saleh menilai, masyarakat sering dibuat bingung Menko Polhukam. Sebelum wacana mempidanakan orang yang menyebar atau mengajak golput, Wiranto juga berencana menjerat penyebar hoaksdengan UU Terorisme.

“Jangan sampai dengan statement seperti itu membuat masyarakat bertanya-tanya,” kata Saleh. (ME)

Ahmad
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *