MUI Bolehkan Main PUBG Asalkan Penuhi Tiga Syarat

MUI Bolehkan Main PUBG Asalkan Penuhi Tiga Syarat

Akhirnya MUI memutuskan main PUBG tidak haram. Namun MUI mencantumkan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh para penggunanya.

MUI Nyatakan Main PUBG Tidak Haram Asalkan Penuhi Tiga Syarat

Konten.co.id – Game online PUBG tidak diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini diputuskan setelah berdiskusi dengan pakar psikologi, Kemenkominfo, KPAI hingga Asosiasi E-Sport, di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019) dan berakhir pukul 06.45 WIB.

Hadir dalam FGD tersebut perwakilan MUI bidang fatwa Huzaemah, Ketua Komisi Fatwa MUI Indonesia Hasan Husein Abdul Fatah, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh.

Dari luar kelembagaan MUI hadir Ketum Asosiasi E-Sport Eddy Lim, perwakilan bidang game online KPAI Margaret Aliyatul Maiumunah, Psikolog Reza Indragiri Amril, hingga Ditjen Aprilia Kemenkoinfo Samuel Abrijani Pangerapan.

“FGD sudah selesai, ada beberapa masukan yang nanti menjadi salah satu referensi dalam pembahasan komisi fatwa terkait dengan masalah game yang berkonten kekerasan ini. Tadi masukan dari Dirjen Aprilia, KPAI, ahli psikologi, asosiasi E-Sport Indonesia, juga masukan dari teman KSP,” terang Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, dalam konferensi pers di Kantor MUI, Selasa (26/3/2019).

Semula FGD ini diadakan guna membahas dampak positif dan negatif game PUBG, untuk melihat kemungkinan perlu atau tidaknya fatwa dari MUI terhadap game tersebut. Namun, alih-alih menjurus ke fatwa, FGD di kantor MUI hanya memberi beberapa catatan yang bersifat rekomendasi.

Tiga syarat memainkan game PUBG adalah pertama mengoptimalkan nilai kemanfaatan. Kedua dicegah mafsadah (kerusakan) dan terakhir pembatasan usia, konten, waktu, serta dampak yang ditimbulkan.

Niam menerangkan, dari diskusi tersebut diputuskan beberapa kesepahaman.

“Pertama, game sebagai produk budaya ini memiliki sisi negatif dan juga sisi positif, untuk itu, peserta FGD memiliki kesamaan pandangan, untuk mengoptimalkan sisi positif game dan salah satu ikhtiar itu adalah mengkanalisasi melalui e-sport, untuk mengoptimalkan nilai kemanfaatan, memberikan aturan-aturan yang asalnya tanpa aturan, kemudian meminimalisir dampak negatif,” terang Niam.

“(Kedua), Untuk kepentingan optimasi kesadaran publik, Komisi Hukum MUI mengusulkan adanya review Permen No. 11 Tahun 2016 yang merupakan ikhtiar pemerintah memberikan pengaturan terhadap game agar bisa lebih tinggi manfaatnya dan dicegah mafsadah (kerusakan) yang ditimbulkan,” lanjutnya.

Niam mengatakan ada catatan terakhir untuk game PUBG tersebut antara lain pembatasan usia, konten, waktu, dan dampak yang ditimbulkan. Di samping itu juga pelarangan beberapa jenis game yang memang secara nyata berkonten pornografi, perjudian, perilaku sosial menyimpang, dan juga konten yang terlarang secara agama dan juga peraturan perundang-undangan.

Menurut Niam, catatan hasil FGD di tersebut akan menjadi acuan atau referensi bagi pembahasan internal Komisi Fatwa MUI. Pihaknya pun menegaskan hingga saat ini belum ada fatwa yang dikeluarkan terhadap game online, termasuk PUBG.

“Soal tindak lanjutnya nanti apakah bentuknya fatwa atau penerbitan peraturan perundang-undangan, nanti akan sangat terkait di dalam pendalaman di dalam komisi fatwa,” pungkasnya.

FGD ini merupakan bentuk respons atas maraknya isu yang mengaitkan PUBG dengan penembakan di Selandia Baru. Momen maraknya isu tersebut diambil oleh MUI, tidak saja untuk mendalami soal game PUBG, melainkan untuk membahas fenomena game online secara menyeluruh. (AI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *