Mantan Ketua MK Laporkan Akun Twitter @KakekKampret_
Konten.co.id — Dituding menerima mobil Camry dari pengusaha di media sosial, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD laporkan akun Twitter @KakekKampret_ ke Mapolres Klaten, Provinsi Jawa Tengah terkait pencemaran nama baik, jumat (1/3).
Mahfud merasa dirugikan dan dihina setelah akun Twitter @KakekKampret_ dalam postingannya menuduh Mahfud MD telah menerima sebuah mobil Camry dengan pelat nomor B 1 MMD dari salah seorang pengusaha.
“Akun itu membuat cuitan ‘Saudara Mahfud MD apa benar mobil Camry punya Anda, pelat B 1 MMD adalah setoran dari pengusaha besi dari Karawang eks cabup PDI-P? Atas dasar apa pemberian itu? Kakek sekadar bertanya’,” kata Mahfud menirukan unggahan akun @KakekKampret_ di Mapolres Klaten, sebagaimana dilansir Kompas.com, Jumat.
Menurut Mahfud, mobil Camry yang dimaksud akun @KakekKampret_, dibelinya pada 2013 atau tiga hari sebelum dirinya pensiun dari MK.
Mahfud merasa dirugikan dan dihina setelah akun Twitter @KakekKampret_ dalam postingannya menuduh Mahfud MD telah menerima sebuah mobil Camry dengan pelat nomor B 1 MMD dari salah seorang pengusaha.
Alasannya membeli mobil, lantaran mobil dinasnya saat itu akan ditarik oleh negara. “Saya tarik uang saya yang ada di MK dan beli mobil ini cash. Kok lalu dikaitkan Pilbup yang terjadi tahun 2015, tidak ada kaitannya,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, dirinya tidak mengomentari postingan akun tersebut, namun ia hanya memberi tanda like. Hal itu dilakukannya dengan maksud memberikan perhatian terhadap pemilik akun, dan memastikan apakah postingan itu akan diralat atau tidak.
“Justru tadi malam malahan ditambahin sekitar jam 6-7 muncul lagi. ‘Saudara Mahfud kok tidak dijawab, apa benar jadinya mobil itu setoran?’ Makanya saya ke sini sekarang untuk melaporkan akun itu,” katanya.
Laporan Mahfud soal akun Twitter @KakekKampret_ telah diterima Polres Klaten. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan proses penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan.
Kapolres Klaten AKBP Aries Andhi mengatakan, laporan kasus UU ITE bisa dilaporkan di mana saja tanpa melihat terlebih dahulu locus delicti itu terjadi.
“Kecuali sudah jelas siapa pelakunya. Contohnya kasus Ratna Sarumpaet yang menyatakan beliau sendiri terbukti semuanya sudah jelas locus delicti-nya di Jakarta. Tapi yang belum ketahuan siapa, yang menyampaikan terkait pencemaran nama baik itu seluruh kepolisian bisa untuk laporan yang terkait UU ITE,” katanya.
Aris mengatakan, unit siber yang dimiliki Polres Klaten telah terkoneksi dengan Polda Jateng dan Mabes Polri, sehingga jika ada pelaporan terkait UU ITE akan langsung terkoneksi.
Aris berharap, pemilik akun tesebut bisa segera tertangkap untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Jika terbukti, pelaku akan dijerat dengan Pasal 53 UU ITE terkait pencemaran nama baik. (ME) ***
