Kapolsek Pasirwangi Dimutasi, BPN Minta Kapolri Bertindak

Kapolsek Pasirwangi Dimutasi, BPN Minta Kapolri Bertindak

Tudingan dari mantan Kapolsek Pasirwangi yang menyebut arahan untuk mendukung 01 diminta diinvestigasi oleh BPN. Netralitas Polri pun dipertanyakan.

BPN Minta Polri Selidiki Kasus Kapolsek Pasirwangi

Konten.co.id – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengingatkan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal netralitas Polri di Pemilu 2019. BPN juga menunggu klarifikasi dan langkah investigasi yang harus dilakukan Tito Karnavian.

Hal itu terkait pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Azis bahwa dirinya diarahkan oleh Kapolres Kabupaten Garut AKBP Budi Satria Wiguna agar menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

Andre mengibaratkan pengakuan tersebut 
layaknya gunung es. Dimana hanya memperlihatkan bagian puncaknya saja. Padahal, di bawahnya, ada banyak persoalan lain yang serupa. 

“Kami BPN mengingatkan Pak Tito jangan rusak Polri dengan ketidaknetralan dan ketidakadilan,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (31/3/2019).

Dia mencontohkan kasus video yang beredar viral berisi oknum polisi diduga mendukung Jokowi beberapa waktu lalu. Tapi, menurutnya, pengakuan Kapolsek Pasirwangi yang paling harus mendapat sorotan dan investigasi. 

“Kami tunggu klarifikasi dan investigasi dari Pak Tito. Rakyat Indonesia menunggu,” imbuhnya.

Anggota BPN Ferdinand Hutahaean menyebut pemerintahan Jokowi telah menyeret Kepolisian dalam politik dan bersikap tidak netral.

Menurut Ferdinand keberpihakan polisi dalam pemilu merupakan pelanggaran serius terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Yang isinya terduga personel Kepolisian yang menginstruksikan untuk berpihak dapat dipidana.

“Pengakuan tersebut (mantan Kapolsek Pasirwangi) adalah bukti nyata kepolisian saat ini tidak netral dan diseret oleh kekuasaan yang dipimpin oleh Jokowi ke dalam politik,” ujarnya

“Sekarang kita lihat Bawaslu apakah akan bekerja atau diam membiarkan pelanggaran ini terjadi begitu saja. Ini adalah pidana pemilu yang diancam kurungan,” ujar Ferdinand.

Ia menambahkan pemilu kali ini di bawah pemerintahan Jokowi benar-benar curang. Ia mengklaim Jokowi yang sudah tidak diinginkan rakyat telah memaksakan diri hingga memperalat Kepolisian agar tetap berkuasa.

“Jokowi presiden pertama sebagai capres yang sangat curang karena sudah sadar akan kalah bila jujur. Jokowi membawa bangsa ini mundur dan rusak demokrasinya,” ujarnya.

“Jangan salahkan rakyat nanti bila mengambil paksa kedaulatannya dari tangan kekuasaan yang curang,” ujar Ferdinand menambahkan.

Terpisah, Juru bicara TKN Arya Sinulingga enggan mengomentari soal pengakuan tersebut. Ia mengaku belum mengetahui data dari pengakuan tersebut.

“Saya belum bisa komentar apa-apa ini karena belum tahu datanya,” tukasnya. (AI)

Denis Septianda
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *