Kapolres Garut Anggap Tudingan Mantan Kapolsek Tak Berdasar

Kapolres Garut Anggap Tudingan Mantan Kapolsek Tak Berdasar

Kapolres Garut membantah tudingan mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis terkait isu Pilpres.

Dituding Kerahkan Anggota Dukung Capres 01, Kapolres Garut: Itu Tidak Berdasar

Konten.co.id – Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna membantah segala tudingan mantan bawahannya terkait arahan agar memenangkan Capres 01. Menurut Kapolres tudingan itu tidak berdasar.

“Jelas itu tidak berdasar. Memang tiap bulan kita kumpulkan para Kapolsek tapi untuk tujuan pengamanan,” kata dia, kepada wartawan di Mapolres Garut, Minggu (31/3/2019).

Kapolres mengatakan, Garut memiliki 33 Polsek yang membawahi 42 kecamatan. Jadi tiap bulan selalu mengadakan rapat guna mengevaluasi tugas kepolisian.

“Garut ini rawan konflik dengan intensitas kriminal tinggi. Jadi wajar langkah-langkah pencegahan harus dilakukan,” kata dia.

Dalam rangka menghadapi kepemiluan di Garut, pemetaan kerawanan konflik harus dilakukan. Penyelenggaraan Pemilu kali ini, Garut ini memiliki 8.056 TPS jumlah tersebut dua kali lipat dari dari penyelenggaraan Pilkada.

Sementara, kata Kapolres, jumlah personil hanya ada sekitar 1000-an. Selebihnya dibantu oleh TNI dan Linmas.

“Jadi sama sekali tak ada mengarahkan ke sana. Kita hanya fokus pada pengamanan,” ungkapnya.

Kapolres mengaku dirinya tak tau atas dasar apa dirinya dituduh memihak terhadap salah satu calon di Pilpres. Karena yang ia lakukan saat ini hanyalah melakukan tugas pengamanan.

“Kalau ada yang menyampaikan seperti itu saya tidak tau,” katanya.

Saat disinggung apakah tudingan itu lantaran proses rotasi mutasi jabatan. Kapolres menandaskan, soal rotasi dan mutasi adalah wewenang Polda.

“Memang ada beberapa Kapolsek yang akan pensiun. Jadi wajar kalau ada rotasi dan mutasi. Kalau dia ngomong gara-gara itu saya ga tau,” ucapnya.

Kapolres menandaskan langkah yang dilakukan mantan Kapolsek Pasirwangi itu jelas melanggar SOP. Karena untuk menyampaikan keterangan pers ada bagian Humas.

“Itu menyalahi aturan. Karena untuk memberikan keterangan pers harus ada izin dari pimpinan,” katanya.

Kapolres mengatakn, untuk persoalan ini pihak Polda Jabar sudah menindaklanjuti. Kemungkinan akan diklarifikasi lagi sejauh mana yang telah disampaikannya. (MHI)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *