Presiden Titip Sertifikat Tanah Dipakai Modal Usaha
Konten.co.id (Babel) – Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat tanah kepada masyarakat di Provinsi Bangka Belitung untuk menghindari sengketa.
“Yang masuk ke telinga saya sengketa tanah, sengketa lahan, konflik tanah, dan konflik lahan, ada tetangga dengan tetangga, ada masyarakat dengan masyarakat, ada antarsaudara, ada masyarakat dengan pemerintah, atau masyarakat dengan perusahaan karena apa? Masyarakat tidak pegang sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi dilansir dari Antara, Kamis (13/3/2019).
Presiden menjelaskan jika masyarakat ingin menggunakan sertifikat tanah untuk agunan pinjaman ke bank maka harus mengalkulasi usaha dan angsuran secara matang.
Dirinya sering mendapat pengaduan dari warga tentang masalah sengketa kepemilikan tanah saat kunjungan ke daerah. Sengketa itu tidak saja antarwarga, tetapi juga antara masyarakat dengan institusi, baik perusahaan maupun pemerintahan.
Presiden menjelaskan jika masyarakat ingin menggunakan sertifikat tanah untuk agunan pinjaman ke bank maka harus mengalkulasi usaha dan angsuran secara matang.
Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak membeli hal yang konsumtif, melainkan dimanfaatkan sebagai modal usaha maupun keperluan produktif.
“Sebulan untung Rp 5 juta ditabung, sebulan lagi untung Rp 3 juta ditabung. Alhamdulillah ada untung lagi Rp 6 juta ditabung lagi. Alhamdulillah. Kalau numpuk-numpuk (keuntungan) setelah itu ini mau digunakan untuk beli apa silakan, tapi jangan sampai dari uang modal pinjaman tadi, jangan,” katanya.
Jokowi menjelaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus mempercepat penyerahan sertifikat hak atas tanah.
Pada 2017 pemerintah telah menyerahkan 5,4 juta sertifikat tanah, sedangkan pada pada 2018 targetnya tujuh juta penyerahan sertifikat terlampaui menjadi 9,4 juta di seluruh Tanah Air. Tahun ini pemerintah menargetkan dapat menyerahkan sembilan juta sertifikat. (AI)
