Guru Honorer yang Berpose Dua Jari Bisa Kembali Mengajar

Konten.co.id – Surat Keputusan (SK) pemecatan terhadap enam guru honorer SMA Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten sebagai sanksi yang diberikan karena melakukan pose dukungan terhadap salah satu paslon calon presiden, akhirnya dicabut kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Dari postingan akun media sosial facebook bernama Ebest Endang, perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melakukan audiensi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten, di Aula Disdikbud Banten, Senin (25/3/2018). Terdapat kesepakatan bahwa SK pemecatan terhadap enam pegawai honorer dicabut.

Pencabutan SK pemecatan ini, berdasar masukan dari PGRI Banten dan lembaga hukum KNPI Banten.

“Audiensi PGRI Provinsi dengan Dikbud Provinsi Banten terkait pemecatan enam Guru honorer. Hasilnya: 1 Mei 2019 mereka akan difungsikan kembali sebagai guru dan honor bulan Maret tetap dibayarkan sesuai melaksanakan tugas,” tulis Ebest Endang di akun facebook miliknya.

Terkait hal tersebut saat dihubungi Konten.co.id, Kepala Disdikbud Provinsi Banten, Engkos Kosasih membenarkan telah mencabut SK pemecatan terhadap enam guru honorer yang berpose dan memegang stiker salah satu paslon capres. Akan tetapi, keenam guru tersebut tetap diberikan sanksi internal.

Pencabutan SK pemecatan ini, berdasar masukan dari PGRI Banten dan lembaga hukum KNPI Banten.

“Disepakati adanya sanksi bagi guru yang melanggar UU Pemilu, namun mereka meminta agar kami mempertimbangkan agar para guru honorer itu bisa dipekerjakan kembali. Soal sanksi, itu internal kita ya yang akan kasih,” tutur Engkos.

Atas saran dan masukan tersebut, pihaknya sepakat untuk mengaktifkan kembali para guru honorer itu usai Pilpres yakni 1 Mei 2019.

“Ini pelajaran buat semua guru agar tidak menunjukkan gestur dukungan terhadap paslon apalagi itu ditunjukkan atau upload, gini kan repot sendiri,” katanya.

Engkos pun membantah, pengaktifan kembali tenaga honorer di SMAN 9 Kronjo ini karena adanya tekanan politik dari partai tertentu.

“Sekali lagi ini masukan dari PGRI, KNPI dan pemerhati pendidikan, bukan karena adanya tekanan dari partai politik tertentu,” tegasnya. (AI)