Carter Center Tolak Panggilan Jadi Pemantau Pemilu

Carter Center Tolak Panggilan Jadi Pemantau Pemilu

Panggilan untuk adanya pemantau asing terus menggema, terutama di media sosial. Keinginan itu jadi tanda jika pemantau yang ada di dalam negeri kurang dipercaya publik.

Penolakan Carter Center Untuk Memantau Pemilu 2019 di Indonesia

Konten.co.id – Carter Center akhirnya memberikan jawaban terkait banyaknya panggilan kepada lembaga nirlaba itu untuk menjadi pemantau Pemilu di Indonesia. Lembaga yang berpusat di Amerika itu sebelumnya terus menerus dipanggil melalui akun twitter oleh warganet Indonesia.

Bahkan tagar #IndonesiaCallsCarterCenter menjadi trending topik di Indonesia. Akun @Opposite6890 menjadi yang pertama meminta kehadiran Carter Center menjadi pemantau. Sesudah itu, puluhan ribu twit membanjiri lini masa.

Melalui akun twitternya, @CarterCenter mengaku sangat menghargai permintaan dari warga Indonesia untuk memantau Pemilu. Namun Carter Center menyebut, sudah terlambat untuk menjadi pemantau Pemilu yang kurang dari 20 hari lagi.

To those of you who’ve tweeted #IndonesiaCallsCarterCenter: We appreciate you thinking of us. With Election Day 21 days out, it’s too late for us to observe this time. The Center’s election work starts months in advance,” tulis Carter Center.

Selain itu, pihaknya juga membutuhkan undangan resmi dari otoritas dan waktu untuk mengumpulkan para pengamat. Carter Center juga harus menilai situasi sebelum pemilihan dimulai. 

We need a formal invitation from authorities & time to assemble a team of expert observers to assess the pre-election environment as well as E-Day. We wish you a safe election and results that express the will of the people. We stand ready to support you in the future,” cuit Carter Center.

Carter sempat ikut terlibat langsung dalam pemantauan Pemilu di Indonesia. Di Pemilu pertama setelah tumbangnya orde baru, pada 1999, Carter mengunjungi sebuah TPS di Rempoa, Jakarta Selatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga sudah menanggapi keinginan sejumlah warganet di media sosial yang akan mendatangkan 33 pemantau Pemilu asing. Namun sampai saat ini, belum ada daftar nama pemantau Pemilu yang akan didatangkan.

Meski tak bisa menjadi pemantau Pemilu, Carter Center berharap Pemilu di Indonesia berjalan aman dan hasil yang sesuai keinginan rakyat.

“Kami mengundang penyelenggara pemilu (setingkat KPU) dari 33 negara, perwakilan kedutaan negara-negara sahabat 33 negara, dan LSM/ pemantau internasional 11 lembaga,” kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi beberapa waktu lalu.

KPU juga telah bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan pemantauan proses Pemilu 2019.

Munculnya sejumlah tagar yang menginginkan adanya pemantau Pemilu jadi pertanda kurangnya kepercayaan publik kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Padahal Bawaslu juga berfungsi untuk memantau dan mengawasi jalannya Pemilu.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina yang juga Founder Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio menilai, kedatangan lembaga pemantau asing disebabkan tidak percayanya masyarakat pada penyelenggara Pemilu. Ada kekhawatiran jika jalannya Pemilu diwarnai sejumlah kecurangan.

“Keinginan masyarakat menghadirkan pemantau asing ini sangat miris, akibat ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu. Harusnya pemantau asing ini jadi cambuk bagi Bawaslu,” kata Hendri dikutip dari Pikiran Rakyat.

Bawaslu telah menyampaikan sudah mengakreditasi 51 lembaga sebagai syarat menjadi pemantau Pemilu 2019. Dari ke 51 lembaga pemantau asing itu, dua di antaranya berasal dari luar negeri yakni Asia Democracy Network dan Asian Network For Free Elections.

Tugas pemantau asing ini hanya untuk memantau saja. Mereka tidak berwenang mengintervensi hasil Pemilu. Namun bila terjadi pelanggaran saat penyelenggaran, pemantau asing ini wajib melaporkan kepada penyelenggara Pemilu. (FW)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *