Bantuan Dipotong, Penerima PKH di Pangalengan Buka Suara

Bantuan Dipotong, Penerima PKH di Pangalengan Buka Suara

Penerima bantuan PKH di Pangalengan, Kabupaten Bandung Keluhkan pemotongan dana PKH yang besarnya mencapai 10 sampai 30 persen. 

Oknum Pendamping Dituding Sunat Bantuan PKH

Konten.co.id (Soreang) – Penerima manfaat bantuan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Keluhkan pemotongan yang dilakukan oknum.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com, Keluhan adanya pemotongan dana PKH diantaranya diungkapkan Warga RW 07 Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Tak tanggung-tanggung, potongan tersebut mencapai 10-30 persen.

Cecep (31) salah seorang warga RW 07, mengatakan, sejumlah warga penerima PKH di tempat tinggalnya sejak 2018 lalu, mencapai lebih dari 25 orang.

“Saya tidak tahu apakah semua mengalami pemotongan atau tidak, yang jelas saya menerima laporan dari 8 PKM yang mengalami pemotongan,” katanya saat dihubungi Selasa, (19/3/2019).

Sudah dua tahun keluarga saya menjadi penerima PKH dan selalu dipotong saat pencairan

Tidak hanya pemotongan, Cecep juga melansir bahwa sistem pencairan dana PKH mengalami penyimpangan. “Saya pernah menjadi fasilitator di Dinas Sosial dan setahu saya pencairan itu seharusnya langsung dilakukan oleh penerima,” katanya.

Lanjut Cecep, pencairan nyatanya dilakukan oleh pendamping PKH. Bahkan, kartu ATM beserta nomor pin nya tak pernah dipegang oleh penerima, tetapi oleh pendamping.

“Dari laporan yang saya terima, kartu dikembalikan ke penerima ketika ada peninjauan dari pihak terkait. Setelah itu dikumpulkan kembali oleh pendamping,” ujar Cecep.

Atas dasar informasi tersebut, Cecep berinsiatif untuk menanyakan kepada Ketua Kader PKH RW 07. Setelah itu, barulah ia mendapat laporan terbaru bahwa uang potongan dari dua orang PKM telah dikembalikan.

“Setelah saya desak, ternyata yang dua orang dikembalikan. Namun yang lainnya masih belum, ini jelas ada masalah yang harus dibongkar,” kata Cecep.

Cecep mengatakan, pemotongan dialami oleh para KPM sejak pertama kali para warga mendapat bantuan PKH pada 2018. Namun sebelumnya, tidak ada satupun KPM yang berani berbicara karena diintimidasi.

Menurutnya, para PKM diingatkan oleh pendamping PKH agar tidak memberitahu siapapun terkait pemotongan tersebut. Jika bocor, penerima terancam dicoret dari daftar penerima PKH tahun berikutnya.

Salah seorang PKM PKH RT 02 RW 07, sebut saja Mawar (33) membenarkan adanya potongan tersebut. “Sudah dua tahun keluarga saya menjadi penerima PKH dan selalu dipotong saat pencairan,” katanya.

Lanjutnya, pemotongan bantuan PKH miliknya mencapai 10 persen dari dana yang seharusnya diterima. Dari Rp 550.000 yang seharusnya ia terima pada 2018, Mawar hanya menerima Rp 500.000.

Kejadian serupa kembali terulang pada pencairan dana PKH 2019 di skema non flat membuat bantuan yang diterima oleh keluarga Mawar naik sampai Rp 1,65 juta. Hal itu disebabkan karena Mawar memiliki tiga anak yang masih bersekolah di SD, SMP dan SMA.

Mawar mengatakan, dana tersebut dicairkan dalam dua tahap RP 550.000 dan Rp 1,1 juta. “Dua kali itu juga ada pemotongan Rp 50.000 dan Rp 110.000,” katanya.

Dirinya sempat bertanya perihal peruntukan potongan itu, namun ia diyakinkan bahwa itu bukan potongan melainkan sumbangan sukarela. Hal tersebut membuatnya heran karena sumbangan sukarela dikeluarkan dari penerima bantuan pemerintah yang tidak mampu dan jumlahnya ditentukan.

Saat ini, Mawar mengaku telah menerima kembali dana yang sempat dipotong tersebut dari pendamping PKH. “Saya tidak tahu kenapa potongan saya dikembalikan bersama tiga orang penerima lain,” katanya.

Kendati begitu, Mawar khawatir dampak dari pengembalian itu membuat dirinya terancam tidak lagi masuk daftar penerima PKH selanjutnya. Hal tersebut setelah ia mendengar selentingan soal itu.

Dirinya berharap, keadilan dari pemerintah, karena ia yakin bahwa kebenaran bukan alasan untuk memutuskan uluran tangan pemerintah.

Mawar membenarkan bahwa pemotongan terjadi kepada seluruh PKM di RW 07. “Dulu penerima PKH di sini ada 27 keluarga, sekarang mungkin lebih dari 30 keluarga,” katanya.

Jika pada tahun 2018 jumlah PKM ada 27 orang, maka jumlah potongan yang dikumpulkan jelas mencapai Rp 1,35 juta. Dan jika mengasumsikan 30 PKM pada 2019, maka potongan yang terkumpul bisa mencapai Rp 4,8 juta. 

Sementara itu, Cecep menambahkan, di Desa Margaluyu terdapat sekitar 16 RW. Jika pemotongan itu juga dilakukan dari perkiraan jumlah PKM rata-rata 30 orang per RW, pemotongan itu bisa terkumpul mencapai 76,8 juta. (ME)

Ahmad
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *