NU Dinilai Terlalu Jauh Dibawa Politik
Konten.co.id (Jakarta) -Organisasi islam Nahdlatul Ulama (NU) di bawah pimpinan Said Aqil Siradj dinilai terlalu jauh dibawa ke ranah politik praktis. Hal tersebut diungkapkan sekelompok warga Nahdlatul Ulama yang menamakan diri Komite Khittah NU.
Juru bicara Komite Khittah NU Choirul Anam mengatakan dalam AD/ART organisasi disebutkan jelas bahwa pengurus NU hasil muktamar diabaiat dan disumpah untuk tidak melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung pada politik praktis.Mereka menuntut organisasi tersebut segera menarik diri dari politik praktis.
Sala satu indikasi NU terbawa arus politik diantaranya dengan mengajukan Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden.
“Lha kalau Kiai Ma’ruf tanpa ba bi bu mencalonkan diri (sebagai cawapres), padahal musyawarah juga enggak, AD/ART dan khittah tidak dipertimbangkan, apa ini tidak melanggar? Ya melanggar,” kata Choirul, sebagaimana dilansir Tempo.co.
Anam menuding, organisasi NU di bawah pimpinan Said Aqil Siradj seperti dikendalikan partai politik pengusung Jokowi – Ma’ruf, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa.
“NU saat ini dimanajemen seperti partai,” kata mantan Ketua PKB Jawa Timur di era Abdurrahman Wahid itu.
Menurutnya, banyak kiai kultural NU yang kecewa dengan sikap organisasi. Oleh karena itu, lanjut Choirul, mereka membentuk Komite Khittah sejak sekitar tiga bulan lalu untuk mendesak digelarnya muktamar luar biasa.
Lanjutnya, beberapa kiai sepuh yang terlibat dalam Komite Khittah, diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH Salahuddin Wahid, dan mantan Menteri Agama era Presiden Gus Dur, KH Tolchah Hasan.
Mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini mengatakan, wacana muktamar luar biasa akan terus digelindingkan. Setelah pertemuan di Halaqah V di Pondok Pesantren At-Taqwa, Cabean, Kabupaten Pasuruan pada akhir bulan lalu, Halaqah direncanakan lanjut dengan pertemuan di Bandung pada 14 Maret.
“Solusi untuk membawa NU kembali ke jalur Khittah 1926, ya, hanya lewat MLB (muktamar luar biasa). Secepatnya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, mengatakan, meski dicalonkan sebagai Cawapres Jokowi, Rais Aam NU Ma’ruf Amin tidak melanggar AD/ART NU. Pasalnya, menurut Robikin, ketika menjadi Cawapres, Ma’ruf langsung mengundurkan diri sebagai Rais Aam. “Oh, kalau itu sudah clear, clear,” kata Robikin pada Tempo di Banjar, Selasa, 26 Februari 2019.
Lanjutnya, dalam AD/ART NU memang ada aturan mengenai rangkap jabatan, terutama dengan jabatan politik. Di tingkat PBNU, Rais Aam, Wakil Rais Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum dilarang rangkap jabatan dengan jabatan politik.
Menurutnya, kalau mencalonkan atau dicalonkan, seorang petinggi NU harus mengambil dua pilihan, antara mundur atau dimundurkan. “Dan beliau (Ma’ruf) sudah memenuhi mekanisme itu,” pungkasnya. (ME)
