Kemenkeu Kecewa, Pengelolaan Anggaran Pendidikan Carut-Marut
Konten.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku ‘kecewa’ dengan pengelolaan anggaran pendidikan nasional saat ini. Padahal menurut Sri Mulyani sebagaimana dilansir CNN Indonesia, untuk memperbaiki pendidikan di Negeri ini, dalam sepuluh tahun terakhir ini negara telah mengucurkan anggaran mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Kualitas tersebut dilihat dari skor The Program for International Student Assessment (PISA) yang diterbitkan oleh organisasi negara-negara maju (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).
Untuk diketahui, skor PISA digunakan untuk mengukur tiga indikator kualitas pendidikan, yakni; kemampuan matematika, ilmu sains, dan membaca. Menkeu menilai skor PISA Indonesia masih rendah.
Solusi untuk masalah seperti ini memang terbilang gampang untuk dibicarakan, namun sulit untuk dilakukan
Tahun 2018, Indonesia menempati posisi 62 dengan skor PISA sebesar 395,3. Angka ini jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dengan skor 556, Thailand dengan skor 415. Skor tersebut bahkan tertinggal dengan Vietnam yang bisa mencapai 495.
“Indonesia masih berada di belakang beberapa negara Asia dari segi pendidikan, padahal kami telah mengeluarkan anggaran 20 persen dari APBN untuk edukasi selama 10 tahun terakhir. Ini masih belum memuaskan, bahkan mungkin kami kecewa karena lulusan pendidikan Indonesia tidak mencapai level yang diinginkan,” kata Sri Mulyani, Selasa (12/3).
Menurutnya, sejatinya permasalahan pendidikan ini bukan hanya disebabkan anggaran yang masih kurang. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pemerintah sudah punya keinginan politik dan anggaran yang kuat agar kualitas pendidikan di dalam negeri membaik.
Tetapi, keinginan politik dan dukungan anggaran tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Agar kondisi ini tidak terus terjadi, dirinya meminta kepada pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk membuat konsep pengembangan sumber daya manusia yang baik demi memastikan agar anggaran pendidikan benar-benar efektif dan mendongkrak kualitas pendidikan Indonesia.
“Ini bukan sesuatu yang populis, tapi bagaimana kami mempersiapkan generasi muda agar mendapat pendidikan baik dan bisa bersaing secara global. Kami sudah punya political intention, punya budget, namun masalahnya adalah bagaimana eksekusinya berjalan dengan baik,” jelas) katanya.
Menurutnya, penyakit pengelolaan anggaran tidak hanya terjadi di bidang pendidikan. Tetapi juga terjadi pada pengelolaan anggaran kesehatan yang jumlahnya mencapai 5 persen dari APBN.
Meskipun banyak masalah, Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut tak boleh dihilangkan. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan amanat undang-undang.
Selain itu, anggaran tersebut juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. “Solusi untuk masalah seperti ini memang terbilang gampang untuk dibicarakan, namun sulit untuk dilakukan,” pungkasnya.
Dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp492,5 triliun. Angka ini meningkat 12 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp435 triliun.
Adapun belanja ini digelontorkan melalui belanja pusat seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian riset dan Teknologi, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian, anggaran itu juga disalurkan melalui Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. (ME)
