Program BPNT Meleset dari Tujuan Awal

Program BPNT Meleset dari Tujuan Awal

Sudah setahun berjalan, namun program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) masih tidak tepat sasaran.

Kuota Ditambah, Program BPNT Nyatanya Masih Semrawut

Konten.co.id – Meski kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) ditambah, namun pada kenyataannya masih ada keluarga yang berhak menerima malah harus gigit jari. Pasalnya, mereka tak terdaftar dalam KPM.

Seperti terjadi di Kampung Cianten Desa Cigawir, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, seorang warga bernama Empon (49), ia harus merelakan beras dan telur yang diterimanya diambil lagi oleh petugas. Pasalnya, nama yang tercantum dalam KPM bukan nama dirinya.

“Tadi saya sudah nerima beras sama telur. Tapi diminta lagi sama petugas. Pasalnya nama Empon di kartu itu bukan dirinya melainkan warga kampung tetangga,” kata dia kepada Konten.co.id, Jumat (22/2/2019).

Empon mengaku kecewa atas perlakuan itu. Ia heran, tiba-tiba namanya diganti oleh orang lain.

“Padahal saya juga berhak menerima BPNT. Saya ini kan janda,” ujarnya memelas.

Keluhan serupa disampaikan Ratna, 30, warga Jalan Salak, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, saat mengambil bantuan di RT 03/04, Pondok Benda.

“Ada beberapa ibu yang sebelumnya dapat, sekarang enggak dapat. Namun, tetangga saya yang punya agen sembako besar, kios bakso, dan usaha fotokopi malah dapat bantuan,” bebernya.

Kesemrawutan data ini, sebenarnya sudah diakui oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Menurutnya BPNT dalam implementasinya belumlah tepat sasaran. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Rabu (7/2/2018).

“Tadi evaluasi dari beberapa perjalanan selama ini, diharapkan segera ada perbaikan. Khususnya data, karena itu sangat signifikan. Kalau masalah data, ada yang harusnya dapat tetapi tidak dapat. Dan kebalikannya, ini (harus) disinkronkan dalam satu pintu” kata Moeldoko.

Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo sempat bertanya kepada para penerima Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT), mana yang lebih mereka pilih, apakah BPNT atau program pemerintah terdahulu, yakni Beras Miskin ( Raskin).

Awalnya, Presiden hanya bertanya hal tersebut kepada salah seorang ibu bernama Rohaya yang maju ke atas panggung dalam acara penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (22/2/2019).

Tahun 2019 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) ditambah menjadi 15,6 juta keluarga. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang hanya memberikan bantuan kepada 10,3 juta keluarga.

Rohaya menjawab, “saya pilih BPNT.”

Sebab, Rohaya mengaku, masih memiliki anak yang masih sekolah. Dengan demikian, program BPNT dirasa lebih bermanfaat bagi dirinya ketimbang Raskin.

Jawaban Rohaya disambut tepuk tangan oleh para penerima PKH dan BPNT yang total jumlahnya sekitar 1.000 orang. Mereka tampak setuju dengan jawaban BPNT.

Presiden pun menjelaskan, program Raskin terdahulu hanya berbentuk beras dengan kualitas tertentu.

“Bahkan kalau diberi beras, sering kualitasnya enggak baik, betul?” tanya Jokowi.

“Betul,” jawab para penerima BPNT.

Sementara dalam program BPNT, pemerintah memberikan uang dalam bentuk saldo di rekening kepada penerima dan membebaskannya untuk membeli komoditas meski hanya pada warung-warung yang ditentukan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, wajar apabila rakyat memilih program BPNT dibandingkan Raskin.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan pada 2019 akan menambah jumlah KPM. Ia menyebutkan peningkatan ini adalah salah satu jalan untuk mengentaskan keluarga pra-sejahtera menjadi tercukupi.

“Kepuasan penerima manfaat pada 2018 sangat besar. Kami mencatat bahwa sekitar 94 persen keluarga mengatakan puas dengan adanya program BPNT tahun lalu. Oleh karena itu tahun ini harus lebih baik dan bisa lebih banyak mengentaskan kemiskinan keluarga kurang mampu,” ungkapnya pada konferensi pers di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/1/2019).

Meski jumlah penerima BPNT meningkat, tetap Mensos mengatakan bahwa anggaran untuk BPNT tahun 2019 tidak mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp 2,1 triliun. (MHI)***

Infografis Program BPNT Semrawut
Infografis Program BPNT Semrawut By konten.co.id
Maone van Cobain
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Video

Berita pilihan