Polemik CA Kamojang dan Papandayan Jadi TWA

Polemik CA Kamojang dan Papandayan Jadi TWA

Penurunan status kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan mendapat penolakan dari para aktivis lingkungan. Perubahan itu dinilai bisa semakin merusak kawasan CA. Apalagi pascabanjir bandang yang terjadi di Garut pada 2016.

CA Papandayan dan Kamojang Berubah Status atau Berkurang Luasan?

Konten.co.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor 25 tentang penurunan status Cagar Alam (CA) Papandayan dan Kamojang menjadi Taman Wisata Alam (TWA). Aktivis lingkungan menyebut penurunan status itu menjadi cara KLHK untuk cuci tangan atas kerusakan yang terjadi.

CA Kamojang dan Papandayan berada di dua wilayah. Yakni Kabupaten Bandung dan Garut, Jawa Barat. CA tersebut terbentang dari Gunung Papandayan hingga kawasan Kamojang.

Para aktivis lingkungan sangat menyesalkan penurunan status itu. Apalagi kejadian banjir bandang di Garut pada 2016, akibat rusaknya kawasan hutan di CA Papandayan dan Kamojang.

Keberadaan CA secara ekologis maupun fungsi kawasan tidak memberikan toleransi terhadap pemanfaatan langsung.

Kedua CA itu merupakan hulu dari Sungai Cimanuk. Air dari kedua CA itu akan mengalir ke Sungai Cimanuk yang sempat menyebabkan banjir bandang.

Koordinator aksi Kadaka dari Garut, Herdiana Taufik, mengatakan CA merupakan benteng terakhir untuk melestarikan alam secara ekologis. Saat berstatus CA, hutan di Kamojang dan Papandayan sudah mengalami kerusakan.

“Apalagi sekarang statusnya berubah menjadi TWA. Seharusnya penurunan status kawasan itu tidak dilakukan pemerintah pusat,” kata Herdiana, Rabu (20/2/2019).

Ia menyebut, salah satu alasan agar CA Papandayan dan Kamojang tak diturunkan statusnya, karena bisa menyebabkan bencana alam. Banjir bandang pada 2016 harus menjadi pelajaran bagi semua pihak.

“Semua bencana yang terjadi punya keterkaitan dengan kerusakan alam. Kerusakan hutan dan pelanggaran yang terjadi di Garut hampir di semua kawasan,” ujarnya.

Keberadaan CA secara ekologis maupun fungsi kawasan tidak memberikan toleransi terhadap pemanfaatan langsung.

“Kami meminta agar SK KLHK soal penurunan kawasan itu segera dicabut. Papandayan dan Kamojang harus tetap berstatus CA,” katanya.

Ketua Gerakan Hejo Garut, Ratno Suratno, mengatakan hutan dan sumber daya alam di Garut sudah gagal dilindungi. Menurut Ratno, dalam UU nomor 5 tahun 1990 ada sembilan kegiatan yang dilarang di kawasan BKSDA.

Di antaranya perburuan, aksesibilitas, bertani, memanfaatkan sumber air, mencari madu, mengumpulkan jamur, rekreasi, mencari kayu bakar serta menggembala dan mencari makan ternak.

“Semua larangan itu untuk menjaga kelestarian alam. Tapi karena diubah, malah bisa merusak,” katanya.

Ratno mengingatkan, kawasan Papandayan dan Kamojang menjadi kawasan strategis untuk dilindungi dengan status CA. Kawasan tersebut saat ini menjadi tempat berlindung tiga tipe vegetasi.

“Ada vegetasi kawah, hutan campuran dan padang rumput. Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi habitat dari elang jawa yang hampir punah, lutung serta 16 jenis burung,” ujarnya.

Di kawasan itu, juga menjadi hulu tiga sungai besar di Jawa Barat yaitu Cimanuk, Citarum dan Ciwulan. Menurutnya, sangat wajar jika terjadi penolakan.

“Fakta di lapangan kerusakan yang terjadi sangat sporadis. Kerusakan ini juga menjadi penyebab banjir bandang Cimanuk 2016 lalu,” katanya

Koordinator Aliansi Cagar Alam Jawa Barat, Yogi Kidung, mengaku pihaknya telah beberapa kali mengajukkan surat audiensi. Hanya saja pemerintah tidak menggubris keluhan masyarakat kawasan.

“Kami akan melakukan petisi penolakan. Aksi simpati ke jalan dan advokasi litigasi,” katanya.

Bupati Garut Setuju Perubahan Status

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan selain sebagian kawasan Gunung Papandayan dan Blok Darajat yang bisa dijadikan tempat wisata, kawasan CA Gunung Guntur dan Kamojang pun akan menjadi TWA.

“Akan ada perubahan yang dilakukan BKSDA termasuk Gunung Guntur. Sekitar 150 hektare. Dengan TWA, kami bisa membuat perencanaan-perencanaan. Kami setuju untuk menjadi TWA,” kata Rudy.

Menurutnya, izin beberapa kawasan CA untuk disesuaikan menjadi TWA sudah lama dilakukan sejak 2006. Peralihan kawasan CA ke TWA ditujukan untuk memperkuat sektor pariwisata.

Rudy menambahkan, kewenangan alih fungsi itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan Kabupaten.

Ketika ditanya soal kekhawatiran sebagian pihak terkait potensi bencana di Gunung Guntur, Rudy menjelaskan, kebijakan itu sudah melalui kajian pihak pemerintah pusat, termasuk BKSDA.

Kepala BKSDA Jabar, Ammy Nurwati, membantah tudingan aktivis lingkungan yang menyebut terjadi penurunan status dari CA menjadi TWA. Menurutnya, CA Kamojang memiliki luas 8,108 hektare. Dalam SK itu, 2,391 hektare di antaranya berstatus menjadi TWA. Luasan CA Kamojang berkurang menjadi 5,717 hektare.

Sedangkan CA Papandayan luasan totalnya 7,807 hektare. Sebanyak 1,991 hektare menjadi TWA. Sisanya yang masih berstatus cagar alam seluas 5,816 hektare.

“Hanya memang, perubahan luasan CA menjadi TWA nilainya melebihi dari nilai luasan kerusakan lingkungan di kedua CA itu,” ucap Ammy.

Di CA Kamojang lahan kritis terbukanya seluas 855 hektare dan di Papandayan seluas 449,17 hektare. Kerusakan itu akan dipulihkan ekosistemnya. Pemulihan ekosistem itu memerlukan status TWA.

Ammy berdalih luasan perubahan CA menjadi TWA yang melebihi kerusakan lahan kritis karena belum mencakup pemanfaatan air.

“Nilai luasan yang berubah ini mencakup pemanfaatan air. Selain itu juga untuk pengembangan panas bumi,” ujarnya. (FW)

Infografis Pro Kontra Penurunan Status Cagar Alam

Ahmad
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *