Perang Urat Saraf Jokowi vs Prabowo Soal Bocor Rp 500 T

Perang Urat Saraf Jokowi vs Prabowo Soal Bocor Rp 500 T

Prabowo menilai banyak proyek mark-up dan terjadi kebocoran hingga Rp 500 Triliun, menanggapi itu, Jokowi menantang Prabowo melaporkan dugaan kebocoran anggaran pemerintah Rp 500 Triliun ke KPK

Jokowi Tantang Prabowo Lapor KPK, BPN Minta Berkas Proyek Infrastruktur di Era Jokowi

Konten.co.id (Jakarta) – Prabowo menganggap pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tetapi kata Prabowo, anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dan dikorupsi. 

Berdasarkan data Prabowo sebagaimana dilansir laman CNNIndonesia, Capres 02 itu mengatakan, akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up), dari Rp2.000 triliun anggaran pemerintah, hampir Rp500 triliun yang bocor.  

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, mengaku tak tahu sama sekali terkait tudingan Prabowo soal kebocoran anggaran sekitar Rp500 triliun per tahun. 

Menurut Darmin, ia tak pernah mendengar ada kebocoran anggaran pemerintah sampai kisaran Rp500 triliun.

Darmin pun mengaku tak paham dari mana sumber data yang digunakan Prabowo. “Saya tidak tahu, itu perkiraan (dia) kali. Tapi ya sudahlah, komentar politisi saya tidak bisa (tanggapi),” ucap Darmin di kantornya, Rabu (6/2) malam. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tak tahu soal kebocoran Rp 500 Triliun, Jubir BPN Minta Rezim Jokowi Buka Data dan Informasi proyek infrastruktur

Ribut-ribut soal kebocoran anggaran yang diklaim Prabowo mencapai Rp 500 triliun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang calon presiden nomor 02 itu untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal,” ujar Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, dilansir dari laman CNNIndonesia, Kamis (7/2).

Jokowi kemudian menyinggung pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran sebesar Rp7.200 triliun pada tahun 2014 lalu.

Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran Rp 500 triliun atau sekira 25 persen dari total APBN tahun lalu, maka ia sarankan pihak yang menuding agar melaporkan hal itu kepada KPK. “Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu,” ujarnya.

Pernyataan Jokowi pun kembali mendapat tanggapan dari Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean. Ia meyakini, Presiden Joko Widodo tak pernah melakukan pengecekan terhadap proyek infrastruktur yang dibangun di masa pemerintahannya. 

Sehingga, kata Ferdinand, Jokowi tidak pernah tahu jika ada sejumlah proyek yang sengaja dibuat mahal (di-mark up)  dari harga asli. 

“Saya yakin Jokowi tidak pernah melakukan pengecekan kepada proyek-proyek infrastruktur APBN yang mungkin harganya di-mark up,” kata Ferdinand kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (7/2).

Hal tersebut merupakan tanggapan dari pernyataan Jokowi yang meminta Prabowo melalukan pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang ada kebocoran di dalam proyek infrastruktur yang di bangun di era pemerintahannya. 

Menurut Feridnand, meski Jokowi menantang, Prabowo maupun pihaknya tak bisa begitu saja melaporkan hal terkait kebocoran ini ke KPK. Justru, menurut Ferdinand, pihak Jokowi lah yang seharusnya melakukan pelaporan lantaran semua alat bukti kebocoran itu ada di tangannya. 

“Saya pikir (kami) tidak akan laporkan ke KPK, karena untuk melaporkan itu butuh alat bukti yaitu kontrak proyek pemerintah. Nah kontrak ini kan dipegang pemerintah,” kata Ferdinand.

Politisi Partai Demokrat itu kemudian meminta Jokowi agar lebih berani membuka data-data terkait infrastruktur ini. Menurutnya, Jokowi seharusnya tidak menutupi semua kesalahan dan kecurangan infrastruktur ini. 

“Kalau Jokowi berani, silakan kasih kontraknya kepada kami maka akan kami uji di KPK dengan melaporkannya,” kata Ferdinand. 

“Jokowi harus berani membuka data dan informasi proyek pemerintah, jangan ditutupi supaya rakyat tau apakah ada kebocoran atau tidak. Jangan malah meminta laporkan sementara bukti dan data ditutupi oleh pemerintah,” pungkasnya. (ME)

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Video

Berita pilihan