Pembacaan Dakwaan Terdakwa Kadispora Garut Diundur

Pembacaan Dakwaan Terdakwa Kadispora Garut Diundur

Sidang perdana dengan terdakwa Kadispora Garut dalam kasus pembangunan bumi perkemahan hanya berlangsung 10 menit. Pembacaan dakwaan tak dilakukan karena menunggu terdakwa didampingi pengacara.

Kadispora Garut Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 3 Miliar

Konten.co.id – Sidang perdana dengan terdakwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Garut Kamis (28/2/2019) siang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Garut. Sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan itu akhirnya diundur.

Majelis hakim yang diketuai Hasanuddin membuka sidang pukul 14.35 WIB. Namun hanya 10 menit sidang berlangsung. Usai meminta keterangan identitas kepada Kuswendi, hakim menanyakan terkait pengacara yang akan mendampingi.

“Saudara akan didampingi penasihat hukum atau tidak dalam persidangan,” tanya majelis hakim kepada terdakwa.

Kuswendi pun menjawab akan didampingi pengacara. Namun ia menyebut belum memiliki penasihat hukum. Kuswendi lalu meminta waktu selama dua minggu untuk mencari pengacara.

“Jangan terlalu lama. Saya kasih waktu satu minggu untuk saudara mencari penasihat hukum. Banyak kan di sini,” kata hakim.

Pembacaan dakwaan pun urung dilakukan. Majelis hakim memutuskan sidang kembali dilaksanakan pada Rabu (6/3/2019). Hakim juga meminta agar terdakwa kooperatif selama persidangan.

“Walau tak ditahan, terdakwa harus kooperatif. Kalau tak hadir di persidangan dengan alasan yang tak jelas, itu akan jadi penilaian,” ujarnya.

Jaksa penuntut umum, Fiki Mardani menyebut dakwaan kepada Kuswendi berkaitan dengan izin lingkungan pembangunan bumi perkemahan di kaki Gunung Guntur. Namun semua persoalan itu akan dibuktikan dalam persidangan.

Kuswendi dijerat Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 109. Dalam pasal itu disebutkan jika kegiatan usaha harus memiliki izin lingkungan. Kuswendi juga dijerat pasal 116 tentang pimpinan yang harus bertanggung jawab.

Menurutnya, kasus tersebut murni pidana umum. Bukan kasus korupsi. Kuswendi bisa dikenakan tuntutan minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun penjara.

“Ada denda juga maksimal Rp 3 miliar dan minimal Rp 1 miliar. Usaha yang seperti apa yang harus punya izin lingkungan itu masuk materi perkara. Nanti di persidangan dibuktikannya,” kata Fiki usai sidang.

Saat ditanya apakah kasus tersebut masuk kejahatan lingkungan, Fiki menyebut jika dalam hukum tak ada istilah tersebut. Intinya ada masalah izin lingkungan yang terjadi.

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman telah mengetahui penetapan tersangka kepada Kuswendi. Terkait adanya jadwal persidangan, Helmi mengaku baru mendapat informasi dari media.

“Kami hargai proses hukum yang dilalukan. Kami serahkan ke penegak hukum sepenuhnya,” kata Helmi.

Pemerintah berupaya untuk memberikan pendampingan hukum kepada Kuswendi. Terkait status kedinasannya, pemerintah belum memutuskan untuk menonaktifkan Kuswendi karena memegang azas praduga tak bersalah.

“Kasusnya juga bukan korupsi. Tapi tindak pidana umum. Apalagi tidak ditahan juga,” ujarnya. (FW)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Satire

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Berita Video

Berita pilihan