Masyarakat Bantaran Rel Minta Difasilitasi Nyicil Rumah

Masyarakat Bantaran Rel Minta Difasilitasi Nyicil Rumah

Bupati Garut sudah layangkan surat permohonan bertemu dari PMBRG ke Gubernur

PT. KAI Targetkan Pembongkaran Selesai Akhir Februari

Konten.co.id (Garut) – Paguyuban masyarakat bantaran rel Garut (PMBRG) meminta Pemkab Garut segera bersikap terkait reaktivasi jalur kereta Cibatu-Garut. Hal itu disampaikan Sekertaris PMBRG, Alimudin usai bertemu Bupati Garut di Lapang Setda, Senin (4/2/2019).

“Di Kelurahan Suci Kaler (Karangpawitan), sudah ada yang dibongkar. Tapi masih banyak juga yang belum (dibongkar). Rumah yang dibongkar karena warga takut,” kata Alimudin.

Selain meminta sikap Pemkab, pihaknya juga menanyakan soal surat untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Bupati sudah mengirimkan surat sesuai permohonan dari PMBRG. Tetapi, belum ada tanggapan dari Gubernur.

Permintaannya itu menyusul sudah dimulainya pembongkaran sejumlah rumah terdampak oleh PT KAI.

Bupati sudah mengirimkan surat sesuai permohonan dari PMBRG. Tetapi, belum ada tanggapan dari Gubernur.

Pihaknya menegaskan, sikapnya itu bukan penolakan terhadap pembangunan jalur kereta. Dirinya hanya meminta solusi lebih bijak dari Pemprov Jawa Barat terhadap warga terdampak.

Belum Semua Warga Terima Uang Bongkar

Beberapa warga tetap menolak karena tak ada kejelasan. Sejumlah warga pun menolak didata untuk diberi uang kerahiman. Warga bahkan meminta agar jalur kereta yang melintas daerah padat penduduk bisa dialihkan ke jalur lain.

“Kalau tidak direlokasi, solusinya trek yang dilalui jangan ke sana. Apakah sudah ada FS (feasibility study)nya. Jangan-jangan belum ada. Di pemkab kan tidak ada RTRWnya,” katanya.

Menurutnya, masyarakat terdampak tidak melulu menuntut rumah gratis dari pemerintah. Setidaknya, pemerintah menyediakan fasilitas untuk bisa mendapat hunian yang layak dengan cicilan yang terjangkau.

“Kalau hanya sekedar uang kerahiman, itu belum menjawab keinginan masyarakat,” tegasnya.

Terpisah, Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengaku, sejak 10 Januari 2019, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan dari PMBRG ke Gubernur. Namun, sampai saat ini belum ada respon.

“Sampai sekarang memang belum ada jawaban dari pak Gubernur. Setelah Presiden datang ke sini (Garut) itu sudah kewenangan provinsi dan pusat,” kata Rudy.

Bupati mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan. Meski begitu, ia tetap berupaya agar masyarakat terdampak bisa bertemu dengan Pemprov Jawa Barat dan PT KAI.

PT KAI mengklaim bahwa proses pembongkaran rumah di jalur kereta Cibatu-Garut sudah mencapai 30 persen.

“Mudah-mudahan akhir Februari selesai,” kata Saridal beberapa waktu lalu di Cibatu.

Pihaknya kini tengah menunggu pembuatan rekening dan kartu ATM bagi warga terdampak yang sudah mencapai 99,7 persen. Sedangkan warga yang sudah menerima uang bongkar sebanyak 50 persen. (ME)

Ahmad
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *