Kadispora Garut Bawa Mobil Dinas Saat Jalani Sidang Perdana
Konten.co.id (Garut) – Tersangka kasus pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di kawasan Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kuswendi yang juga menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Garut angkat bicara soal statusnya. Dalam sangkaannya, Kuswendi dinilai membangun Buper tanpa memiliki izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).
“Di dalam peraturan pemerintah seseorang membuat kegiatan tanpa Amdal dan berdampak itu akan kena pidana. Kalau kami tidak ada di kertas, tapi semua dilaksanakan (soal Amdal),” ucap Kuswendi saat menunggu persidangan perdana di Pengadilan Negeri (PN) Garut, Kamis (28/2/2019).
Menurutnya, di lokasi tersebut akan dibangun Buper dengan anggaran Rp 10 miliar. Saat ini belum ada bangunan yang dibangun. Tapi ke depannya sudah ada rencana untuk membangun masjid dan toilet.
Ia bahkan mengklaim jika lokasi Buper saat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya. Seharusnya bukan hanya Buper yang diusur jika tak memiliki Amdal.
“Contoh (PT) Changsin. Amdalnya ada tapi tidak melaksanakan di dalam Amdal. Kalau kita kan tidak ada di kertas, tapi semua dilaksanakan. Ada penanaman pohon kembali, ada TPT, ada irigasi. Saya kira itu akan dilaksanakan apa yang ada di dalam Amdal,” ujarnya.
Orang yang berstatus terdakwa belum tentu akan bersalah. Kuswendi tidak keberatan status tersangkanya disampaikan ke publik.
Hanya saja dirinya memohon masalahnya disampaikan sesuai subtansi yang ada dan tidak dipolitisir.
Kuswendi yang datang ke PN Garut menggunakan mobil dinas, nampak santai menghadapi sidang dengan agenda pembacaan dakwaan. Ia pun menghormati proses hukum karena sebagai Kadispora dirinya dianggap tak membuat Amdal.
“Ini kepentingan untuk umum dan pemerintah. Nanti kita lihat saja. Di perjalanan substansi itu yang akan saya sampaikan di persidangan,” katanya.
Jika diberi kesempatan, Kuswendi mengaku akan meminta persidangan di lokasi Buper. Terkait keputusan salah dan tidak, ia pun menyerahkan ke pengadilan. (FW)
