Kadispora Garut Jadi Tersangka Pembangunan Buper

Kadispora Garut Jadi Tersangka Pembangunan Buper

Kepala Dispora Garut menjadi tersangka dalam kasus pembangunan Bumi Perkemahan (Buper). Sejak sebulan lalu Polda Jabar sudah menetapkan Kepala Dispora sebagai tersangka.

Kamis Ini Kadispora Jalani Sidang Perdana di PN Garut

Konten.co.id (Garut) – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut, Kuswendi telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di kawasan Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler.

Penetapan tersangka kepada Kuswendi dilakukan oleh Polda Jabar. Bahkan kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut dan akan disidangkan pada Kamis (28/2/2019).

“Iya betul sudah jadi tersangka. Kami sudah terima berkas laporannya sejak satu bulan lalu dari Polda,” kata Kepala Kejari Garut, Azwar saat dihubungi, Rabu (27/2/2019).

Semua berkas perkara dari Polda Jabar telah lengkap. Pihaknya juga sudah melimpahkan berkas kasus tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Garut.

Kuswendi tak ditahan karena belum memenuhi unsur penahanan. Kepala Kejari Garut, Azwar.

“Belum ditahan, nanti lihat hasil persidangannya saja,” ucapnya.

Status tersangka tersebut karena Kuswendi diduga melanggar Undang-undang Lingkungan Hidup. Pembangunan Buper tersebut tidak dilengkapi dengan izin analisa dampak lingkungan atau Amdal.

“Sidangnya besok (Kamis) sekitar pukul 09.00 jika melihat jadwal,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyebut jika Kepala Dispora diperiksa sebagai saksi oleh Polda Jabar terkait pembangunan bumi perkemahan di kawasan Cipanas.

“Kepala Dispora laporan ke saya diperiksa sebagai saksi oleh Polda. Kasusnya dugaan pembangunan tanpa izin lingkungan,” ujar Rudy pada September 2018.

Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat kelebihan pembayaran.

“Kelebihan pembayaran sudah dikembalikan oleh pemborong. Saya dengar tidak ada dokumen lingkungan. Itu baru cut and fill saja. Sementara tidak ada DEDnya (detail engenering design),” katanya.

Kawasan di sekitar bumi perkemahan itu, tambah Rudy, merupakan daerah rencana pembangunan. Rekomendasi soal tata ruang dari Dinas PUPR memang belum ada. Pihaknya masih menunggu izin mendirikan bangunan (IMB) yang sedang dalam proses. (FW)

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Video

Berita pilihan