Buni Yani Harus Keluar Dari BPN

Buni Yani Harus Keluar Dari BPN

Buni Yani Divonis 18 Bulan Penjara

Wakil BPN Mendaulat Buni Yani Sebagai Pejuang Demokrasi

Konten.co.id,- (Jakarta) – Terpidana kasus ujaran kebencian Buni Yani disebut sebagai pejuang demokrasi. Dilansir CNNIndonesia, hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso.

Buni Yani mengaku, sebagai tindaklanjut putusan Mahkamah Agung, dirinya akan dipenjara pada 1 Februari 2019 

“Buni Yani adalah salah satu pejuang demokrasi, dari jauh kami mendoakan semua mudah-mudahan rezim penegakan hukum tetap taat asas pada nilai,” ujar Sekjen Partai Berkarya itu, sebagaimana dilansir CNNIndonesia, Rabu (30/1).

Wakil ketua BPN Prabowo-Sandi ini menyebut, saat ini ada tren penegak hukum tajam terhadap aktivis-aktivis yang berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo. Namun tumpul terhadap aktivis pro Jokowi.

Ia mencotohkan, Bupati Boyolali Seno Samodro yang menghujat Prabowo Subianto dengan umpatan asu atau anjing, kasus tersebut tak jelas sampai sekarang.

Selain itu, kasus Viktor Laiskodat yang mengaitkan sejumlah partai politik, yakni PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS, sebagai pendukung negara khilafah. Namun proses hukum disebut Priyo tak berjalan, dan Viktor menjadi Gubernur NTT.

“Jangan karena terpetakan berpandangan politik yang mengambil jarak dengan yang sedang berkuasa kemudian tajam sekali itu penegakan hukum kepada dia,” katanya.

Namun dilain sisi, Priyo mengatakan, banyak aktivis di barisan pendukung Prabowo-Sandi agak kelewatan mengkritik Jokowi. Oleh karena itu, ia pun mengingatkan koleganya untuk lebih bijak dalam melontarkan kritik.

“Saya sendiri juga mengkritik beberapa teman terlalu keras. Meskinya Pak Jokowi jangan dikritik sekeras itu,” kata Priyo.

Sebelumnya, Buni Yani bakal dieksekusi putusan kasasi oleh pihak Kejaksaan Negeri Depok. Dirinya divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung karena terbukti melanggar Pasal 32 ayat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sempat banding ke Pengadilan Tinggi, namun ajuan Buni itu ditolak. Dirinya kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan mendapat hasil yang sama.

Buni dianggap bersalah karena menyebarkan video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Ia mengunggah video Ahok dengan memotong durasi dan menambahkan keterangan ‘Penistaan terhadap Agama’. 

Dilansir Kompas.com, Buni Yani harus keluar dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno setelah kasus yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap.

“Posisinya di BPN kan kita sudah ada aturan. Kalau yang bersangkutan sudah inkrach, tentu harus keluar. Dia akan memahami, akan mundur sendiri,” ujar anggota BPN, Ahmad Riza Patria, dilansir Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

Riza menilai Buni Yani tidak bersalah, kendati sudah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, sudah banyak pendukung Prabowo-Sandiaga yang dikriminalisasi.

“Kalau ada kelompok pendukung Prabowo-Sandi, banyak kejadian dikriminalisasi, banyak kejadian dipersulit, kalau ada yang mengadukan (langsung) diproses,” kata Riza.

“Sebaliknya kalau dari kubu pendukung Pak Jokowi bersalah, kami laporkan ke aparat, tidak diproses sebagaimana pihak kami,” tambah dia. (ME)

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Video

Berita pilihan