16 Warga Asing di Sukabumi Difasilitasi KTP

16 Warga Asing di Sukabumi Difasilitasi KTP

Seluruh Warga Negara Asing yang memiliki e-KTP memiliki latar belakang kewarganegaraan dan profesi berbeda. Mulai dari WNA dari negara Cina, Korea Selatan, Singapura, Thailand hingga Timur Tengah.

WNA Bisa Miliki e-KTP Dengan Syarat Ketat

Konten.co.id (Sukabumi) – Tidak hanya Warga Negera Asing (WNA) yang memiliki e-KTP di wilayah Cianjur. Namun di Kota Sukabumi ditemukan kasus serupa.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi, ada 16 WNA dari latar belakang profesi berbeda telah resmi tercatat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Sukabumi.

Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar mengatakan, WNA yang ada di Sukabumi seluruhnya telah memiliki kartu izin tinggal tetap (Kitap) dari Imigrasi. Sehingga, berdasarkan regulasi yang ada, pengeluaran data kependudukan kepada WNA dibenarkan untuk memiliki dokumen kependudukan.

Kami mencatat ada 16 orang WNA yang telah memiliki e-KTP. Tentunya, sebelum pencetakan e-KTP, kami pun memastikan mereka (WNA, red) telah mengantongi Kitap dari Imigrasi.

“Mayoritas memang para WNA ini memiliki kegiatan usaha di sini (Kota Sukabumi. red). Ada juga yang berkeluarga dengan warga Kota Sukabumi,” katanya, sebagaimana dilansir Radar Sukabumi, selasa (26/2/2019).

Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Nurudin mengatakan, WNA yang mendapatkan Kitap di antaranya merupakan suami atau istri, melakukan pekerjaan, karena menanam modal atau aktivitas lainnya yang legal, atau anak yang ikut dengan orang tuanya.

Pemberian e-KTP terhadap WNA dinilai sudah sesuai prosedur yang berlaku di Undang-undang Kependudukan nomor 3 tahun 2006, memang diharuskan mempunyai KTP. Tetapi, KTP yang berlaku sebenarnya berbeda, karena masa berlaku disesuaikan dengan izin tinggal tetapnya.

“Dari 111 WNA pemilik KTP WNA atau Kitap tersebut, yang paling banyak berasal dari Tiongkok, yakni 28 orang. Kemudian Korea Selatan 16 orang, Australia 7 orang, Pakistan 6 orang, Singapura 5 orang, Yaman 5 orang, Arab Saudi 5 orang dan Kuwait 2 orang,” katanya.

Sebagian kecil lainnya merupakan warga negera Tunisia, Bangladesh, Kanada, Brazil, Kamerun, Belanda, India, Britania Raya, Malaysia, Amerika Serikat, Turki, Taiwan, dan lain sebagainya. Nurudin juga menyebut, sebanyak 40 WNA tinggal di Kabupaten Sukabumi, 16 orang tinggal di Kota Sukabumi dan 55 orang tinggal di Kabupaten Cianjur.

“Di dalam aturan disebutkan, orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan izin,” kata Nurudin.

Sementara itu, di Kabupaten Cianjur terjadi kegaduhan, NIK dalam e-KTP yang dimiliki WNA asal China masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum (Pemilu) 2019. NIK yang dimiliki oleh pria bernama Guohui Chen itu sama dengan nomor induk kependudukan (NIK) warga Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur bernama Bahar.

Setelah mencoba mengakses link https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019/pemilih/cari-pemilih/ dengan memasukkan NIK pria kebangsaan China itu, yang keluar justru bernama Bahar dengan jenis kelamin laki-laki dan terdaftar di nomor TPS 009.

Akibat salahnya proses input DPT sebabkan adanya ketimpangan antara WNA dan WNI. Sejumlah warga Cianjur gaduh karena berasumsi WNA asal China itu terdaftar dalam DPT dan mempunyai hak pilih pada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

“Karena ini masalah NIK, dipastikan merupakan bentuk kesalahan pengetikan atau penginputan,” tutur Ketua KPUD Cianjur, Hilman Wahyudi.

Menurutnya, isu warga negara asing masuk ke dalam DPT Pileg dan Pilpres itu hoaks dan tak benar. “Isu warga negara asing menjadi orang yang masuk ke dalam DPT tersebut hoaks. Hal itu diketahui setelah kami melakukan penulusuran informasi,” kata Hilman, di kantor KPUD Cianjur.

Nama Bahar akan masuk dalam daftar pemilih tetap kesalahan input ini. Terkait masalah ini, pihaknya akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu.

Pihaknya pun sudah melakukan pemeriksaan ulang WNA yang terdaftar dalam DPT pemilu. “Kami cek satu per satu data dari Dinas Kependudukan. Dari 17 data warga negara asing yang memiliki KTP Cianjur, tak ada satupun yang masuk ke dalam DPT,” kata Hilman.

Berdasarkan informasi dari link https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019/pemilih/cari-pemilih/, NIK yang dimiliki Bahar adalah 3203012503770011. Padahal, NIK sebenarnya yang terdapat dalam E-KTP Bahar yaitu 3203012503270011.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo turut mengomentari soal temuan e-KTP warga negara asal Tionkok di Cianjur, Jawa Barat. “Begini ya, orang dapat e-KTP itu sangat-sangat selektif sekali.

Dia harus terdata sesuai KK, RT berapa, RW berapa, kelurahan mana, kecamatan mana, tidak akan mungkin seseorang yang menerabas, tidak tinggal di daerah itu mendapatkan e-KTP, itu satu,” kata Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, kemarin (26/2).

Meski ditemukan e-KTP berwarganegara asal China, Tjahjo mengatakan, kartu identitas itu dipastikan tidak bisa digunakan untuk memilih pada Pemilu 2019. Karena pemilih itu harus terdata di TPS domisilinya.

“Harus jelas, rumah nomor berapa, RW berapa. Clear. Tidak akan mungkin seorang pun bisa menerabas masuk menggunakan hak pilih di TPS yang dia bukan warga RT-nya,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, kartu tersebut dinilai palsu. Ia mengira, kartu tersebut kemungkinan digunakan untuk suatu keperluan. “Tapi kalau untuk transaksi, perpajakan, apalagi perbankan, dan hak pilih itu tidak bisa,” katanya. (ME)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *