Penyelenggara Pemilu 2019 Diteror Hoax

Penyelenggara Pemilu 2019 Diteror Hoax

Informasi hoax menyebar melalui media sosial. Diperkeruh oleh pernyataan tokoh politik yang ingin memanfaatkan situasi.

Hoax Tujuh Kontainer Surat Suara, Upaya Pelemahan Penyelenggara Pemilu

Konten.co.id – Serangan terhadap penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) mulai dilakukan melalui penyebaran informasi hoax. Teror ini sengaja dilakukan oleh para pihak yang bertujuan melemahkan penyelenggara Pemilu 2019.

Informasi mengenai tujuh kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos Sempat membuat kegaduhan. Untuk mengecek informasi yang beredar di dunia maya itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatangi Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah dicek ternyata informasi itu adalah hoax.

Kegaduhan informasi hoax kiriman tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos ini diperparah oleh kicauan para elite politik. Sehingga penyebarannya semakin menggaduhkan.

Seperti politisi Partai Demokrat, Andi Arif, melontarkan sebuah cuitan di akun twitternya agar pihak berwenang melakukan pengecekan terkait kontainer yang berisi surat suara yang telah dicoblos.

“Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya, karena ini kabar sudah beredar,” tulis Andi.

Twit itu ditulis Andi pada pukul 21.05 WIB. Namun beberapa menit kemudian tepatnya pada pukul 21.30 WIB twit itu sudah dihapus.

Keesokan harinya, Andi mengetwit lagi terkait informasi hoax tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos itu. Dalam twitannya, Adi berkata “Waduh Tuit kontainer jadi rame. Saya gak ngikuti karena tidur. Baguslah KPU dan Bawaslu sudah mengecek ke lokasi. Soal beredarnya isu harus cepat menanggulanginya. Gak bisa dibiarkan dengan pasif. Harus cepat diatasi,” tulisnya.

Menanggapi persoalan itu, Anggota DPR Komisi II, Achmad Baidowi, menilai informasi itu merupakan bentuk teror terhadap penyelenggara Pemilu. Oleh sebab itu, ia mendesak aparat kepolisian agar segera menangkap penyebar hoax itu.

Menurut Baidowi, Polisi harus bisa mengungkap apakah ada niatan dari pelaku intelektual di balik penyebaran informasi sesat tersebut untuk mengacaukan hasil Pemilu. Atau yang lebih ekstrim, pelaku penyebaran informasi ini ingin menggagalkan Pemilu.

“Ini kan menguras tenaga dan pikiran. Sampai-sampai komisioner KPU dan Bawaslu harus turun langsung untuk membuktikannya,” kata Badowi, Kamis (3/1/2019).

Hukuman yang berat harus ditegakkan bagi penyebar informasi bohong. Pasalnya, bila dibiarkan, berita hoax bisa membahayakan dan merugikan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta aparat penegak hukum mengusut motif penyebaran kabar bohong mengenai 7 kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos. Titi mendesak, agar aparat hukum membuka persoalan tersebut sampai ke akar-akarnya.

“Harus ada efek jera bagi para penyebar hoax. Apalagi ini berkaitan dengan Pemilu. Bisa mengganggu kredibilitas, integritas, dan legitimasi Pemilu,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan informasi terkait hoax 7 kontainer surat suara tercoblos telah beredar luas sejak Rabu, 2 Januari 2019. Dia mendapat kabar tersebut sekira pukul 18.00 WIB.

“Pas Magrib tadi ya itu mulai gencar. Jadi kita langsung melakukan pengecekan,” ucap dia.

Arif mengaku, penyebaran informasi hoax seperti ini tentunya akan mengganggu keabsahan Pemilu. Tentunya informasi seperti ini ditujukan untuk melemahkan penyelenggara Pemilu.

“Orang jahat harus ditangkap. Pelakunya harus dihukum,” kata Arif.

Arif menandaskan, persoalan ini sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Ia berharap persoalan ini segera terungkap sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu bisa terjaga.

Badan Reserse Kriminal Polri menyiapkan pasal berlapis dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Tindak Pidana Pemilu untuk tersangka penyebar hoax atau berita bohong tentang 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos.

“Banyak yang bisa kami terapkan, kami terapkan pasal yang lebih tepat sehingga tidak bisa mengelak,” kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Bareskrim akan menyelidiki pihak yang pertama kali menyiarkan informasi palsu 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos itu. “Siapa yang pertama melakukan, siapa yang posting, sampai siapa saja yang ikut menyebarkan berita yang ternyata tidak benar,” ujar Arief.

Menurut Arief memberantas hoax adalah salah satu yang ditangani oleh polisi. Ia mengimbau agar seluruh elemen masyarakat bekerja sama untuk memberangus tindak pidana hoax yang belakangan ini semakin marak. Apalagi, kata Arief, pemilihan umum akan segera dilaksanakan.

Akademisi Komarudin Hidayat mengatakan momok dari penyebaran berita bohong atau hoax tak ubahnya seperti peredaran narkotik dan pornografi. Bila dibiarkan, kata dia, berita hoax bisa membahayakan dan merugikan masyarakat.

Hoax itu pembunuhan karakter yang berbeda dengan kritik. Kalau kritik silakan, tapi kalau hoax saya anti, karena merupakan manipulasi, kecurangan, yang dapat menjatuhkan orang lain,” ujar Komarudin.

Mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, hoax merupakan tindakan kriminal di wilayah cyber. Hoax disebut hadir dari sikap mental yang mengesampingkan integritas, terutama hoax yang muncul mengatasnamakan agama. (MHI)***

Infografis Penyelenggara Pemilu 2019 Diteror Hoax

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *