Pelayanan BPJS Kesehatan Semakin Sulitkan Warga

Pelayanan BPJS Kesehatan Semakin Sulitkan Warga

Program BPJS kesehatan kerap merugikan masyarakat dengan aturan yang menyulitkan. Sehingga pelayanan kesehatan di rumah sakit kerap terganggu.

BPJS Kesehatan Membingungkan Warga yang Sedang Kesulitan

Konten.co.id – Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan semakin sulitkan warga. Warga yang ingin berobat dibenturkan dengan setumpuk persoalan BPJS Kesehatan yang tak kunjung selesai.

Keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan hingga defisit anggaran menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan dari awal BPJS didirikan. Belum lagi sekarang, BPJS dibenturkan dengan aturan akreditasi. Sehingga BPJS Kesehatan memutus kontrak kerjasama dengan sejumlah rumah sakit yang belum terakreditasi.

Dampak ditetapkannya aturan ini, sejumlah rumah sakit tak bisa lagi melayani pasien yang menggunakan BPJS. Banyak kalangan yang menyayangkan diberlakukannya aturan ini. Dampak yang paling buruk dirasakan warga yang ingin berobat.

Berdasarkan pantauan Konten.co.id di sejumlah daerah rumah sakit yang diputuskan kontraknya dengan BPJS Kesehatan sudah mulai menghentikan pelayanan. Sehingga banyak warga yang memilih tak jadi berobat karena tak memiliki uang yang banyak.

Seperti di Bogor, ada delapan rumah sakit yang diputuskan kontraknya oleh BPJS Kesehatan. Beberapa rumah sakit se Soloraya dan Bandung Raya pun terkena imbasnya. Selain itu, rumah sakit yang ada di daerah kecil seperti di Garut ikut merasakan dapaknya pula.

Persoalan ini tak ayal membuat warga bingung harus mencari rumah sakit lain yang masih bisa melakukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Persoalan ini, paling dirasakan oleh warga yang kurang mampu. Banyak warga miskin di daerah, memilih mengurungkan niatnya untuk berobat karena rumah sakit rujukannya tak bisa lagi melayani pasien BPJS Kesehatan.

Seperti terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, seorang pasien yang hendak berobat, Nenih Sumiati (47), mengaku gagal mengobati anaknya karena rumah sakit swasta yang ditujunya sudah tak melayani pasien BPJS Kesehatan. Padahal, saat itu anaknya sedang sakit. Ia memilih untuk pulang ke rumah karena tak memiliki biaya yang cukup untuk berobat jika tak menggunakan BPJS Kesehatan. 

“Tadi saya hendak berobat anak saya yang sedang sakit. Namun, saat masuk ke bagian pendaftaran ada plang yang bertuliskan tidak melayani pasien BPJS,” ujar Nenih Sumiati, warga asal Kampung Legok Ringgit, Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Garut, Jawa Barat, Minggu (6/1/2019).

Ternyata, bukan dirinya saja yang membatalkan berobat melainkan pasien lainnya juga sama. 

“Sudah jauh saat mau berobat eh gak bisa menggunakan BPJS. Alasannya, belum ada kerjasama kembali dengan pihak BPJS RS swasta tersebut,” ucapnya.

Nenih berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat yang akan berobat malah dipusingkan dengan aturan yang aneh.

Penolakan pasien BPJS oleh rumah sakit ternyata terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Ada dua rumah sakit di sana yang tak bisa melayani pasien BPJS.

Menurut salah seorang warga , Rifat Maulana (24), ia hendak membawa berobat kakeknya ke RSUD Cikalongwetan. Namun saat hendak berobat ia mengurungkan niatnya karena rumah sakit sudah tak bisa melayani pasien BPJS Kesehatan lagi.

“Tadi alasannya sudah diputus kontrak. Jadi pasien BPJS ditolak,” kata dia.

Warga lainnya, Asep Indra (45), mengaku kecewa dengan penghentikan kerjasama BPJS Kesehatan dengan pihak RSUD Cikalongwetan tersebut. Pasalnya, kata dia, sangat banyak warga miskin yang memanfaatkan layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkab Bandung Barat tersebut.

Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.  

Setidaknya, kata dia, RSUD Cikalongwetan sangat dirasakan manfaatnya oleh ribuan pasien BPJS maupun umum dari sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Cikalongwetan, Cipeundeuy hingga Rajamandala dan Cipatat.

“Jangan sampai ada pasien meninggal di jalan karena ditolak rumah sakit Cikalongwetan. Bahaya kalau penghentian ini sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun,” tambah dia.

Terkait penolakan pasien BPJS Kesehatan oleh rumah sakit yang telah diputus kontraknya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak BPJS Kesehatan untuk memulihkan layanan di rumah sakit yang bersangkutan. Pasalnya, banyak RS berpotensi tak bisa memberikan layanan kesehatan kepada para pengguna BPJS Kesehatan.

Ketua BPKN Ardiansyah Parman meminta kepada Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan untuk bisa memulihkan layanan kesehatan ini. Sebab hal ini tentu sangat berpotensi merugikan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan. 

Ardiansyah juga meminta kepada pemerintah untuk membenahi sistem dan manajemen pengelolaan BPJS serta segera memenuhi persyaratan perizinan dan akreditasi. Karena itu, BPKN melihat perlunya perbaikan secara menyeluruh mengenai hal ini bukan secara tambal sulam.

Mengenai kejadian ini, Ardiansyah mengatakan, BPKN akan fokus pada pengembalian pelayanan kesehatan BPJS supaya tidak terganggu terutama pada pasien kritis. Dia meminta kepada para pasien yang tidak dilayani oleh RS supaya segera mengadukan kepada BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan atau BPKN terdekat.

Terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, tidak membantah adanya penghentian kerja sama dengan sejumlah RS. Hal ini berkaitan dengan syarat sertifikasi akreditasi yang wajib dimiliki setiap fasilitas kesehatan (Faskes) Mitra BPJS Kesehatan.

Infografis Jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Telah Bekerjasama dengan BPJS www.konten.co.id
Jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Telah Bekerjasama dengan BPJS

Proses sertifikasi akreditasi, menurutnya, mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat. Hal ini untuk memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan Faskes di suatu daerah.

“Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” jelas Iqbal.

Iqbal menyebutkan bahwa data keseluruhan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah 2.217. Namun ia enggan menyebutkan data pasti rumah sakit yang terputus kontraknya dengan BPJS Kesehatan.

“Kita sih punya data pastinya, cuma yang punya kewenangan kan Kemenkes. Lebih baik tanya Kemenkes saja yang pastinya,” imbuhnya. (MHI)***

infografis Catatan Tahunan Defisit BPJS Kesehatan www.konten.co.id
Catatan Tahunan Defisit BPJS Kesehatan. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat drastis

Denis Septianda
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *