Mendikbud Bocorkan Kuota Pengangkatan PPPK untuk Guru

Mendikbud Bocorkan Kuota Pengangkatan PPPK untuk Guru

Guru honorer mendapatkan perhatian khusus dalam pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019.

Pengangkatan PPPK, Kuota Guru Honorer Paling Banyak

Konten.co.id (Jakarta) – Pemerintah bakal menyeleksi honorer Kategori 2 (K2) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah memastikan bakal mengalokasikan sekitar 159.000 orang tenaga honorer K2 untuk mengikuti tes Calon PPPK.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan tes CPPPK tersebut akan dimulai pada Februari tahun ini. Dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Kemenko PMK dan Kemenpan RB.

“Ini sudah proses, mudah-mudahan awal Februari sudah mulai ada tes calon PPPK,” kata Muhadjir di Istana Negara, Jumat (11/1/2019).

Nantinya, dia menjelaskan tes tersebut akan dilakukan secara tertutup dan pemanggilan didasarkan nama dan alamat K2. Hal tersebut diakuinya sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan Komisi X.

Kita sudah mengajukan 159.000 mudah-mudahan lulus semua, ujar Muhadjir.

Ke depan sekolah tak boleh lagi merekrut guru honorer. Nantinya akan ada rekrutmen guru secara sistematik.

“Pemerintah sudah menyiapkan sistem rekrutmen guru yang baik ke depan. Harapannya agar guru tersebut bisa memiliki kualifikasi yang baik,” ungkapnya.

Syarat yang harus disiapkan

Guru yang tidak bisa mendaftar CPNS karena terbatasnya usia, ataupun yang gagal dalam seleksi SKD CPNS, masih berpeluang untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, membuka peluang mereka untuk menjadi pengabdi negara.

Disebutkan dalam PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 22 November 2018 tersebut, jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi: a. JF (Jabatan Fungsional); dan b. JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi).

Melansir dari setkab.go.id, disebutkan setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara dua tahun atau lebih;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan pesyaratan jabatan yang dilamar; dan

8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPPK.

“Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud diterima paling lama 10 hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi,” bunyi Pasal 18 dalam PP yang telah keluar dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 November 2018.

Menurut PP ini, seleksi pengadaan PPPK terdiri atas dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan kompetensi.

Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, menurut PP ini, mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Sedangkan untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

“PPPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud.”

Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud diangkat sebagai calon PPPK, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, anggota Polri atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK. (MHI)***

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *