Kendalikan Jari Hindari Jerat UU ITE

Kendalikan Jari Hindari Jerat UU ITE

Kasus pelanggar norma di media sosial menjerat kalangan masyarakat umum, aktivis, artis hingga politisi.

Dari IRT Sampai Artis Pernah Terjerat UU ITE

Konten.co.id (Jakarta) – Munculnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sejak tahun 2008 lalu berdampak pada dinamika kasus hukum di Indonesia, terutama memasuki tahun politik.

Dari awalnya media sosial yang dianggap sebagai sarana main dan komunikasi saja, ternyata menjadi ruang publik virtual bagi sejumlah kalangan dalam bersosial.

Layaknya di kehidupan nyata, perilaku yang mengganggu akan dijerat dengan regulasi yang telah disediakan pemerintah melalui UU ITE nomor 11 tahun 2008.

Kasus terbaru UU ITE menjerat artis sekaligus politisi Ahmad Dhani. Suami Mulan Jameela itu divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti dalam kasus ujaran kebencian. Majelis Hakim pun memerintahkan agar Ahmad Dhani ditahan.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, memerintahkan agar terdakwa ditahan,” ujar hakim ketua Ratmoho sebagaimana dilansir Detik.com.

Ahmad Dhani terbukti melakukan ujaran kebencian dengan tiga cuitan di akun twitter Ahmad Dhani, @AHMADDHANIPRAST. Cuitan ini diunggah admin twitter Ahmad Dhani, Bimo.

Jika melihat ke belakang, tidak hanya Ahmad Dhani yang pernah terjerat kasus gara-gara status di media sosial.

Dilansir Tempo.co seorang akademisi, Buni Yani ditetapkan bersalah setelah terbukti menambahkan narasi provokatif dalam sebuah video berisi pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP.

Buni Yani dijerat dengan Pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

Begitupun dengan masyarakat biasa banyak yang terjerat UU ITE. Seperti dikutip dari Kompas.com pada 21 Mei 2018, menyebutkan beberapa orang yang terjerat kasus serupa.

1. Prita Mulyasari

UU ITE pertama kali menjerat seorang ibu rumah tangga pada tahun 2009. Prita Mulyasari disebut mencemarkan nama baik RS Omni setelah menuliskan keluhannya terkait pelayanan rumah sakit. Keluhan itu disebarkan dalam e-mail atau surat elektronik kepada teman-temannya.

Namun, isi dari surat elektronik tersebut tersebar hingga ke sejumlah milis sehingga membuat RS Omni mengambil langkah hukum. Dalam gugatan perdata, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan pihak RS Omni Internasional sehingga Prita menyatakan banding.

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten yang sebelumnya mengabulkan gugatan perdata dan memerintahkan Prita membayar ganti rugi Rp 204 juta atas perbuatan pencemaran baik.

Namun, masih ada Sidang Kasasi yang mengganjal Prita. MA mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Prita divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun.

Barulah di tingkat PK atau peninjauan kembali Prita merasakan kebebasan kembali. Mahkamah Agung membebaskan Prita dari semua dakwaan alias bebas murni.

2. Satpam Bank

Seorang satpam sebuah bank di Sumatera Utara, Amar Alsaya Dalimunthe alias Dede (46), diamankan pihak kepolisian karena status yang diunggah melalui akun Facebook miliknya.
Status itu berbunyi, “Di Indonesia tidak ada teroris, itu hanya fiksi, pengalihan isu…”.

Warga Jalan Karya Bakti, Kelurahan Serbalawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ini, ditangkap Satreskrim Polres Simalungun di rumah kontrakannya, Jumat (18/5/2018).

3. Ibu Rumah Tangga

Yusniar (27), warga Makassar adalah seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dijerat karena status Facebook yang diunggahnya pada 14 Maret 2016.

Status itu berisi ungkapan kekesalan Yusniar atas kejadian yang menimpa rumah orangtuanya sehari sebelum status tersebut diunggah.

Ia ditahan karena tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial. Yusniar akhirnya divonis bebas.

4. Warga Probolinggo

SF (22), warga Probolinggo, ia adalah seorang warga Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap tim Cyber Polres Probolinggo setelah mengunggah status di akun Facebook bernama Ferdy Damor pada 15 Desember 2017.

Status tersebut diunggah setelah ia ditilang polisi karena tidak bisa menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Ia dijerat Pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (1) UU RI tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda satu miliar.

5. Akibat Candaan ‘Martabak Telor’

H (32), warga Kota Mamuju, Sulawesi Barat, harus berurusan dengan kepolisian setempat karena unggahan status di akun Facebook bernama Ancha Evus pada 15 Juli 2017.

Status yang diberi judul ‘Martabak Telor’ tersebut ditulis H agak panjang hingga banyak pengguna akun Facebook lainnya yang tidak membacanya hingga tuntas.

Awalnya, ia bermaksud bercanda dengan status yang dibuatnya itu, dengan menyatakan Kota Mamuju saat ini berstatus siaga 1 lantaran ada kasus mutilasi terhadap Martha.

Akibatnya, status tersebut membuat resah warga Mamuju.Perbuatan tersebut dinilai melanggar Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6. PNS

A, seorang pegawai negeri sipil dan S, petugas satuan pengamanan pada sebuah perusahaan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, harus berurusan dengan Kepolisian Resor Tarakan karena status yang dinilai menghina Polri dan mengandung konten ujaran kebencian.

Status itu diunggah melalui akun Facebook pada 14 Juni 2017. Dalam statusnya, A menuliskan keberatannya saat ditilang oleh polisi. Kemudian, S turut berkomentar pada postingan ini. Hal yang dituliskan keduanya pada status A dianggap melecehkan institusi kepolisian.

7. Dosen USU

Dosen Universitas Sumatera Utara, Himma Dewiyana Lubis alias Himma (46), ditetapkan polisi sebagai tersangka karena status yang diunggahnya di Facebook.

Menurut Himma, status yang diunggah bukan miliknya. Ia hanya menyebarkan status yang berbunyi, “3 bom gereja di surabaya hanyalah pengalihan isu” Skenario pengalihan yg sempurna…#2019GantiPresiden”.

Setelah mengetahui unggahannya viral, Himma langsung menutup akun Facebook-nya. Namun, unggahan itu sudah terlanjur di-screenshoot warganet dan dibagikan ke media daring.

8. Baiq Nuril

Akibat merekam perbincangan mesum sang kepala sekolah, Baiq Nuril (40), staf honorer SMAN 7 Mataram dihukum 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Nuril dinyatakan terbukti melanggar UU ITE.

Putusan kasasi Nuril diketuai majelis hakim agung Sri Murwahyuni, dengan anggota majelis hakim agung Maruap Dohmatiga Pasaribu dan hakim agung Eddy Army. Putusan diketok pada tanggal 26 September 2018.

Infografis jerat UU ITE

Ratusan Laporan Selama 10 Tahun ITE

Tidak sedikit orang yang terjerat kasus ini karena tidak bisa mengendalikan jarinya di entitas virtual, mulai dari politisi, artis, aktivis dan masyarakat umum lainnya.

Dilansir dari Tirto.id pada 30 Agus 2018, satu dekade setelah UU ITE disahkan, tercatat ada 245 laporan yang didasarkan pada regulasi itu.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sebagaimana dilansir Tirto.id, menerangkan, lonjakkan pelaporan dimulai di 2013 dengan jumlah 22 kasus.

Salah satu kasus yang banyak dibahas kala itu adalah saat Farhat Abbas mencuit pernyataan bermuatan SARA kepada Basuki Tjahja Purnama mengenai pelat nomor polisi khusus bagi gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta.

Tahun berikutnya, jumlah aduan terkait UU ITE meningkat lagi menjadi 35 kasus dan puncaknya terjadi di 2016, yaitu sebanyak 83 kasus.

Jumlah kasus semakin menjamur ketika memasuki tahun politik, seperti di tahun 2014, 2016, 2018 termasuk pada tahun potensi pada 2019 mendatang. Tidak hanya berupa teks, tetapi meme dan video yang dinilai mendiskreditkan lain pihak ikut terjerat. (ME/FW)

Iman Hidayat
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *